kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.252   86,00   0,47%
  • IDX 5.251   135,86   2,66%
  • KOMPAS100 678   18,59   2,82%
  • LQ45 543   16,42   3,12%
  • ISSI 168   2,84   1,72%
  • IDX30 307   9,92   3,34%
  • IDXHIDIV20 417   14,73   3,66%
  • IDX80 78   2,13   2,80%
  • IDXV30 113   2,90   2,64%
  • IDXQ30 104   3,35   3,33%

Andi Mallarangeng keluhkan fasilitas tahanan KPK


Jumat, 18 Oktober 2013 / 14:14 WIB
ILUSTRASI. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww.


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Baru sehari menjalani penahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng mengeluh dirinya sulit untuk mengakses informasi. Keluhan tersebut disampaikan Andi melalui pengacaranya, Luhut Pangaribuan.

"Sedikit ada keluhan. Tapi barangkali ketentuannya begitu. Dia tidak ada informasi (kalau) tidak ada televisi dan koran di dalam tahanan. Jadi itu yang dikatakan tadi. Tapi buku bisa dia baca," kata Luhut usai menjenguk Andi, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/10) siang.

Meski begitu, Luhut mengaku kliennya dalam kondisi sehat. Luhut bilang, di Rutan KPK Andi ditempatkan dalam sel yang sesuai dengan ketentuan berlaku. "Dia di dalam satu kamar bertiga, cukup baik di dalam tahanan," jelasnya.

Luhut pun menuturkan, bekas Menpora masih bisa melakukan hobinya meski ditahan. Hobi tersebut yakni berolahraga dan membaca buku. "Tadi pagi sudah bisa olahraga. Kita juga membawa buku untuk dibaca di hari-hari kosongnya," sambungnya.

Andi resmi ditahan KPK di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur untuk 20 hari ke depan setelah hampir setahun ditetapkan sebagai tersangka.

Andi ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Desember 2012 lalu karena diduga menyalahgunakan wewenang dalam kaitannya dengan proyek Hambalang.

Andi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Berdasarkan perhitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara dirugikan mencapai lebih dari Rp 400 miliar atas pembangunan proyek senilai Rp 1,2 triliun tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×