Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.548
  • SUN95,67 0,14%
  • EMAS660.000 0,61%

Ambang batas perolehan kursi DPR digugat Partai Garuda ke MK

Rabu, 14 Maret 2018 / 15:59 WIB

Ambang batas perolehan kursi DPR digugat Partai Garuda ke MK
ILUSTRASI. Gedung Mahkamah Konstitusi

Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar sidang Pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), terutama mengenai ambang batas perolehan suara minimal untuk mengikuti pencalonan kursi DPR.

Mengutip rilis pers MK hari ini, Rabu (14/3) permohonan terdaftar dengan nomor perkara 20/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum dan Abdulah Mansyuri Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda).


Pemohon sebagai partai politik Pemilu 2019 yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI.

Ketentuan Pasal UU a quo telah menabrak rambu-rambu persamaan di hadapan hukum karena menimbulkan disparitas perlakuan bagi partai politik yang perolehan suaranya di sebuah Dapil cukup untuk memperoleh kursi DPR RI namun suara sah nasionalnya tidak mencapai 4% dengan partai politik yang juga perolehan suaranya di sebuah Dapil cukup untuk memperoleh kursi DPR RI namun suara sah nasionalnya mencapai 4 %.

Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu tidak mencerminkan keseimbangan perlakulan. Menurut Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, maka setiap partai poilitk peserta Pemilihan Umum 2019 termasuk Pemohon memiliki hak untuk berkontestasi memperebutkan kursi DPR RI.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 E ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Reporter: Tane Hadiyantono
Editor: Yudho Winarto

Video Pilihan

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0016 || diagnostic_api_kanan = 0.1546 || diagnostic_web = 0.9089

Close [X]
×