Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
Menurutnya, bila peserta yang tidak memiliki NIK atau KTP akan dinonaktifkan kepesertaannya pada 1 November 2021.
Menurut Iqbal, hal ini untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK, hasil audit BPKP tahun buku 2018, dan hasil rapat bersama kementerian/lembaga.
Iqbal mengatakan, sampai saat ini masih ada peserta yang tidak memiliki NIK, mengingat sebelum terdapat e-KTP, terdapat peserta seperti dari pegawai pemerintah yang mendaftar menggunakan nomor Induk Pegawai (NIP) atau bagi golongan TNI yang mendaftar menggunakan Nomor Registrasi Pusat (NRP).
Baca Juga: Pemerintah Sudah Menyiapkan Anggaran Rp 18 Triliun Untuk Membeli Vaksin Corona
Menurutnya, dengan pendaftaran menggunakan NIK maka data yang dimiliki akan sinkron satu sama lain dan lebih mudah diakses karena bersifat single identity.
Hal ini juga merujuk pada pasal 13 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK, serta pasal 8 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa Kartu Indonesia Sehat paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan nomor identitas kependudukan, kecuali untuk bayi baru lahir.
Sementara itu, Sebelum melakukan registrasi ulang, peserta JKN-KIS dapat mengecek status kepesertaannya melalui Aplikasi Mobile JKN, Layanan informasi melalui Whatsapp (CHIKA) di nomor 08118750400, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit, atau Aplikasi JAGA KPK .
Pembaruan data pun dapat dilakukan melalui Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (Pandawa) pada menu pengaktifan kembali kartu dengan melampirkan foto KIS dan Kartu Keluarga atau KTP.
Selanjutnya: Tujuan BPJS Kesehatan kembangkan layanan melalui Mobile JKN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
