Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 29 ekonom yang tergabung dalam Forum Ekonom Indonesia (FEI) telah melakukan diskusi bersama untuk memberikan memberikan catatan penting terhadap kondisi perekonomian nasional saat ini.
Pakar ekonomi syariah Syafii Antonio mengatakan catatan tersebut sangat penting menjadi perhatian bagi pemerintah saat ini maupun tiga calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"FEI mencatat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini dan terutama oleh para pasangan calon kandidat (capres-cawapres)," ujar Antonio dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/1).
Ia menyampaikan, kesimpulan utama dari diskusi para ekonom ini adalah perlu ekosistem keseimbangan ekonomi dan politik yang kondusif terhadap perekonomian nasional yang dapat menghilangkan seminimal mungkin budaya politik uang (money politics) dan transaksional.
Oleh sebab itu, di satu sisi perlu menghindari praktik menjadikan para pelaku ekonomi dijadikan sumber pendanaan politik. Di sisi lain, para pelaku ekonomi didorong menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif.
Baca Juga: BI Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI ke Depan Makin Gemilang
Antonio menambahkan, setidaknya ada sembilan poin penting dari hasil diskusi para ekonom terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
Pertama, mengembalikan kebijakan dan program pembangunan populis menuju kebijakan dan program pembangunan berdasarkan prinsip ekonomi rasional, realistis, dan berkelanjutan.
Kedua, merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketiga, melakukan revisi terhadap empat undang-undang (UU) yang tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan termasuk menciptakan ketimpangan yang makin buruk, yaitu UU Cipta Kerja, UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Kesehatan, dan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Keempat, mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang merugikan keuangan negara. Kelima, mengevaluasi strategi reindustrialisasi mencakup hilirisasi dan investasi yang menekankan pada padat modal dan sumber daya mineral telah merugikan kesejahteraan rakyat, keuangan negara, dan merusak lingkungan.
Keenam, reformasi pengelolaan fiskal termasuk manajemen utang untuk menjamin keberlanjutan fiskal untuk menaikan pendapatan negara dan mengurangi beban utang negara.
Baca Juga: Sri Mulyani: Pemilu Akan Bantu Dorong Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2% di 2024
Ketujuh, menghindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggung jawab negara serta evaluasi efektivitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi.
Kedelapan, reformasi kebijakan ketahanan pangan termasuk food estate tidak memberikan manfaat karena kebijakan tersebut tidak melibatkan partisipasi petani. Kebijakan tersebut dinilai sarat penghamburan sumber daya APBN. Dan kesembilan, para ekonom mengingatkan pentingnya ekonomi syariah dalam konstruksi kebijakan perekonomian nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
