: WIB    --   
indikator  I  

"Kami susah kumpulkan pajak, ternyata dikorupsi"

JAKARTA. Dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP yang melibatkan karyawan Direktorat Jenderal Anggaran Asniwarti melukai banyak pihak. Tak hanya masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun ikut geram.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan pihak DJP sangat sedih terkait kasus tersebut.

"Kami orang pajak di seluruh Indonesia perasaan kami sama seperti masyarakat, sangat sedih. Kami yang susah-susah berjuang mengumpulkan pajak, setelah itu kalau benar uangnya dikorupsi kami sangat sedih," ujar Hestu di Gedung Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Jumat (17/3).

Ia mengatakan, hal ini menjadi miris ketika bahkan ada satu kantor pajak di Indonesia yang hanya bisa mengumpulkan uang Rp 300 miliar selama setahun.

“Sementara kasus korupsi ini sekian triliun,” kata dia. Asal tahu saja, praktik korupsi itu dilakukan berjemaah oleh para wakil rakyat dengan total nilai kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan klarifikasi secara internal di dalam lingkup Ditjen Anggaran.

"Di internal sudah satu tahap. Untuk sementara belum ada bukti, tapi kami teruskan ke Inspektorat Jenderal untuk memverifikasi. Karena sebelumnya kan sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dan sudah diklarifikasi dengan orang pejabat Kementerian Dalam Negeri," kata Askolani

Catatan saja, proyek e-KTP dianggarkan dengan nilai Rp 5,9 triliun. Angka itu, setelah dipotong pajak 11,5%, menjadi Rp 5,2 triliun. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa hampir setengah dana itu diduga dikorupsi.


Reporter Ghina Ghaliya Quddus
Editor Adi Wikanto

DUGAAN KORUPSI E-KTP

Feedback   ↑ x