Wamenkeu Buka-Bukaan, APBN Tak Cukup Penuhi Kebutuhan Investasi di 2027

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan kebutuhan investasi Indonesia pada 2027 diperkirakan mencapai Rp 8.705 triliun. 

Namun, sebagian besar kebutuhan tersebut harus dipenuhi melalui pembiayaan swasta.

Juda mengatakan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan investasi nasional. Dari total kebutuhan investasi tersebut, APBN diperkirakan hanya mampu menjangkau sekitar Rp 459 triliun.

"Dalam APBN 2027, kebutuhan investasi Indonesia diperkirakan mencapai Rp 8.705 triliun. APBN hanya mampu menjangkau sekitar Rp 459 triliun," kata Juda dalam acara Peringatan HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia dan Peluncuran Produk ETF Emas, Senin (10/8/2026).

Baca Juga: Kebutuhan Investasi 2027 Capai Rp 8.705 Triliun, Mayotitas Ditopang Swasta

Selain APBN, pembiayaan juga berasal dari badan usaha milik negara (BUMN), termasuk Danantara. Juda menyebut kontribusi dari sumber tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 330 triliun.

Dengan demikian, porsi terbesar kebutuhan investasi 2027 harus berasal dari sektor swasta. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 7.973 triliun atau sekitar 91% dari total kebutuhan investasi.

Menurut Juda, pembiayaan swasta tersebut dapat berasal dari perbankan, lembaga pembiayaan lainnya, maupun pasar modal.

Besarnya kebutuhan pembiayaan dari sektor swasta membuat pasar modal memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pasar modal dinilai dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana yang dimiliki masyarakat.

"Di sinilah pasar modal memegang peran strategis sebagai sumber pembiayaan swasta," kata Juda.

Dia menambahkan, pasar modal harus terus dikembangkan agar semakin dalam, likuid, transparan, serta kredibel. Dengan kondisi tersebut, pasar modal diharapkan mampu berperan optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Juda mengatakan, pemerintah menyambut baik agenda reformasi pasar modal yang tengah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), mulai dari penguatan likuiditas, peningkatan transparansi, penguatan tata kelola hingga pendalaman pasar.

Baca Juga: Persepsi Konsumen Terhadap Kondisi Ekonomi RI Saat Ini Turun

Dia menambahkan, penguatan pasar modal juga perlu dibarengi dengan perluasan basis investor dan diversifikasi instrumen investasi. 

Hingga semester I-2026, dana yang berhasil dihimpun melalui pasar modal telah mencapai lebih dari Rp 125 triliun, sedangkan jumlah investor pasar modal telah mencapai 28 juta investor.

"Namun kita juga tidak boleh berpuas diri. Kita perlu terus memperluas basis investor, menambah keragaman instrumennya, meningkatkan likuiditas serta memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia," kata Juda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News