Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta terus berusaha menekan jumlah kendaraan yang beredar di ibukota. Setelah beberapa waktu lalu mereka mengeluarkan peraturan daerah yang membatasi usia kendaraan umum yang beroperasi di Jakarta, dalam waktu dekat ini mereka juga akan membatasi batas usia pajak kendaraan.
Iwan Setiawandi, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mengatakan bahwa kebijakan ini diambil dengan banyak tujuan. Salah satunya, mengatasi kemacetan di Jakarta.
Selain itu, upaya tersebut juga dilakukan untuk melarang kendaraan berumur dan tidak laik jalan, beroperasi di Jakarta. "Jadi ke depan usia STNK yang sudah 10 tahun tidak boleh diperpanjang lagi," kata Iwan, Jumat (14/11).
Iwan mengatakan, untuk melaksanakan kebijakan tersebut pihaknya akan segera membuat peraturan. Namun, sebelum merumuskan aturan tersebut Pemerintah DKI Jakarta akan berkomunikasi dengan dua pihak.
Pihak pertama, kepolisian. Iwan mengatakan bahwa komunikasi dengan kepolisian ini dilakukan untuk meminta pandangan mengenai celah hukum yang bisa dimanfaatkan Pemerintah Daerah Jakarta untuk membatasi usia pajak kendaraan. "Kami ingin identifikasi, apakah dalam UU Lalu lintas ada pasal yang memungkinkan pemerintah untuk mengatur, dan membatasi umur pajak kendaraan," katanya.
Selain dengan kepolisian, Iwan mengatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Perhubunga. "Kami harapkan semua upaya ini bisa cepat dilakukan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
