kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45922,05   12,74   1.40%
  • EMAS1.343.000 -0,81%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Unjuk rasa dan pengawal bersenjata untuk Ahok


Selasa, 07 Oktober 2014 / 10:30 WIB
Unjuk rasa dan pengawal bersenjata untuk Ahok
ILUSTRASI. PLN memastian pasokan listrik secara nasional selama ramadan dan puncaknya pada Idul Fitri tahun ini berjalan aman dan andal.


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Selama dua pekan lalu, kantor Balaikota dan gedung DPRD DKI Jakarta tempat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkantor, tak pernah sepi dari aksi unjuk rasa beberapa forum perkumpulan masyarakat.

Seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), dan lainnya. Tujuan mereka sama, yakni menolak pengangkatan Basuki menjadi Gubernur DKI.

Meski banyaknya aksi penolakan dan tindakan anarkistis, Basuki tetap tidak ingin menambah personel pengawalannya yang berasal dari Satuan Brigadir Mobil (Brimob) Polda Metro Jaya.

"Enggak usah (tambah pengamanan), sudah cukup, kok," kata Basuki, di Balaikota, Senin (6/10).

Pengawalan pribadi yang kini melekat pada Basuki sebanyak 10 pengawal pribadi. Pengawal itu dibagi menjadi dua tim yang bertugas bergantian setiap dua hari. Per harinya, satu tim terdiri dari tiga hingga empat personel.

Tiga personel pengawal pribadi di antaranya baru ditambah oleh Polda Metro Jaya pada Senin (15/9) lalu. Penambahan pengawal pribadi itu dilakukan jelang pengangkatan Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta dan mobilitasnya yang semakin tinggi.

Maksimalkan pengamanan

Senada dengan Basuki, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono mengaku pihaknya tidak akan menambah personel kepolisian untuk mengamankan calon orang nomor satu di Ibu Kota itu. Pihaknya bakal memaksimalkan 10 pengawal pribadi yang melekat pada Basuki. Sebab, lanjut dia, hingga saat ini, Basuki masih aman dari berbagai tindak ancaman. Padahal, selama aksi unjuk rasa, tidak sedikit massa yang melontarkan berbagai pernyataan bernada ancaman pada Basuki.

"Sudah ada pengamanan yang menempel di pak Ahok, (pengawal) tidak akan ditambah. Kami masih menggunakan pengamanan yang sudah ada, maksimalkan 10 personel kepolisian," kata Unggung.

Pada kesempatan berbeda, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) Heru Budi Hartono menjelaskan, penggunaan pengawal pribadi merupakan hak prerogatif yang didapatkan oleh pimpinan Ibu Kota. Jumlahnya pun disesuaikan dengan tingkat kenyamanan serta kondisi pimpinan. Masing-masing pengawal pribadi dilengkapi dengan senjata.

"Senjata berupa pistol ini bukan karena ada ancaman dari mana-mana ya. Pak Wagub ini warga negara Indonesia yang baik, kok. Saya juga pegang senjata seperti pengawalnya pak Wagub," kata Heru.

Ketika menjadi Gubernur, lokasi yang bakal dikunjungi Basuki akan semakin banyak. Pengawal pribadi itu, lanjut dia, juga untuk mengamankan lokasi-lokasi yang hendak dikunjungi Basuki. Para pengawal pribadi yang dilengkapi dengan handy talkie (HT) itu juga akan saling memberi informasi mengenai kemacetan dan situasi lokasi blusukan.

Banyak musuh, Ahok tak takut mati

Banyak orang terdekat Basuki yang khawatir atas berbagai pernyataan dan sikap Basuki yang memunculkan musuh baru. Misalnya, saat ia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Partai Gerindra, menolak Pilkada tidak langsung, kebijakan Pemprov DKI, dan berkomentar terkait DPRD serta FPI. Istrinya, Veronica Tan tak jarang mengingatkannya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap.

Menanggapi hal itu, Basuki mengatakan, jutaan warga menginginkan dapat menjabat sebagai Wagub DKI. Saat ini, Basuki menjadi pihak yang paling beruntung karena mencapai posisi itu dan sebentar lagi akan naik jabatan dan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo. Sehingga, ia harus menerima segala risiko yang ada. Termasuk melawan seluruh pihak yang menolaknya menjadi Gubernur DKI. Sebab, naiknya dia menjadi Gubernur DKI itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

"Bagaimana mau hidup kalau hanya takut kepada sekelompok orang. Ya, sudahlah ini nasib, tidak ada pilihan lagi. Kalau saya terbunuh, berarti sudah digariskan Tuhan. Minimal asuransi untuk keluarga kan sudah cukup. Karena nanti yang repot itu keluarga yang ditinggal mati, kalau kitanya yang mati mah tinggal lewat saja. Ha-ha-ha," cerita Basuki tertawa. (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×