Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 akan dilakukan sesuai tenggat waktu, yakni paling lambat pada 21 November 2026.
Di tengah kepastian jadwal tersebut, besaran kenaikan upah perlu diperhitungkan karena pemerintah perlu menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar penetapan upah minimum tahun depan tidak mengalami keterlambatan.
Baca Juga: BI: Ketidakpastian Ekonomi Masih Tinggi, Kebijakan Moneter Global Makin Ketat
"Jadi, dari segi waktu sebenarnya cukup, ya. Kita tunggu, tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Setelah penetapan UMP, pemerintah daerah juga memiliki tenggat waktu untuk menetapkan jenis upah minimum lainnya. Yassierli menjelaskan, batas penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) adalah lima hari setelah tenggat penetapan UMP.
Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat dilakukan pada 25 November 2026. Adapun upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ditetapkan paling lambat lima hari setelahnya.
Yassierli menegaskan, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, penetapan UMK dan UMSK merupakan kewenangan gubernur untuk menentukan.
"Catatan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, gubernur dapat menentukan upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum sektoral kota/kabupaten," jelasnya.
Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Yassierli menyampaikan, koordinasi pertama dilakukan bersama kepala dinas di masing-masing daerah pada Jumat (13/11/2026).
Baca Juga: BI Kerek Bunga Acuan Jadi 6%, Ini Jurus Baru Jaga Rupiah dan Likuiditas
Di sisi lain, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kenaikan UMP 2027 hampir pasti terjadi. Namun, persoalan utamanya adalah seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dapat dibagikan kepada pekerja.
"Kenaikan UMP 2027 hampir pasti terjadi. Persoalannya seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dibagikan kepada pekerja," kata Yusuf kepada Kontan, Rabu (18/11/2026)
Menurut Yusuf, formula penyesuaian upah tetap memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan koefisien alfa sebesar 0,5 hingga 1,0. Rentang tersebut lebih lebar dibandingkan koefisien alfa 0,5 hingga 0,9 dalam PP 49/2025.
Dari sisi makroekonomi, ruang untuk menaikkan UMP dinilai cukup terbuka. Ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026 tumbuh 5,47%, sementara inflasi Oktober 2026 mencapai 3,23% secara tahunan.
"Inflasi tersebut merupakan yang tertinggi dalam setahun terakhir dan sudah mendekati batas atas sasaran. Dengan kondisi ini, kenaikan upah diperlukan agar daya beli pekerja tetap terjaga," ujar Yusuf.
Meski demikian, Yusuf mengingatkan pemerintah agar turut mempertimbangkan kondisi pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka memang turun menjadi 4,75%, tetapi porsi pekerja informal meningkat menjadi 57,93%. Tingkat setengah pengangguran juga naik dari 7,91% menjadi 8,68%.
Baca Juga: Rupiah Kian Lemah, Bank Indonesia Kerek BI-Rate Jadi 6% pada RDG November 2026
"Sebagian pekerja yang terkena PHK berpindah ke sektor informal atau pekerjaan paruh waktu. Artinya, pasar kerja formal belum sekuat yang tercermin dari penurunan angka pengangguran," jelasnya.
Karena itu, Yusuf menilai tidak ada satu persentase kenaikan UMP yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh daerah. Saat ini, serikat buruh mengusulkan kenaikan 7,5% hingga 9,5%. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penyesuaian sebaiknya mengacu pada inflasi sekitar 3% ditambah pertumbuhan produktivitas 1% hingga 2%.
"Menurut saya, kenaikan yang ideal setidaknya harus berada di atas inflasi agar upah riil pekerja tidak turun. Sebagian pertumbuhan ekonomi juga perlu dibagikan kepada pekerja melalui penetapan alfa yang proporsional, tanpa harus selalu menggunakan batas tertinggi atau terendah," kata Yusuf.
Penerapan koefisien alfa, lanjut Yusuf, perlu membedakan kondisi setiap daerah dan sektor. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tinggi dapat menggunakan alfa lebih besar. Sebaliknya, daerah yang bergantung pada industri padat karya perlu lebih berhati-hati.
"Sektor yang memiliki kemampuan lebih kuat dapat memberikan kenaikan tambahan melalui upah minimum sektoral yang nilainya harus berada di atas UMP," ujarnya.
Yusuf menambahkan, kenaikan UMP berpotensi memberikan dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga, meskipun tidak terlalu besar. Pekerja berupah minimum cenderung membelanjakan sebagian besar tambahan pendapatannya sehingga kenaikan upah relatif cepat masuk ke konsumsi.
Namun, UMP secara langsung hanya menjangkau pekerja formal yang porsinya sekitar 42,07%. Sementara itu, mayoritas pekerja informal tidak otomatis menerima manfaat yang sama.
"Dampaknya terhadap daya beli juga dapat berkurang jika inflasi 2027 kembali meningkat akibat pelemahan rupiah," kata Yusuf.
Baca Juga: Rupiah Kian Lemah, Bank Indonesia Kerek BI-Rate Jadi 6% pada RDG November 2026
Di sisi lain, Yusuf mengingatkan adanya risiko terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama pada industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan makanan olahan. Industri tersebut memiliki margin relatif tipis dan saat ini menghadapi suku bunga tinggi serta kenaikan biaya bahan baku impor.
"Jika upah meningkat jauh lebih cepat daripada produktivitas, perusahaan dapat merespons dengan menahan rekrutmen, mempercepat otomatisasi, atau memindahkan lokasi produksi. Kondisi tersebut justru berisiko memperbesar perpindahan pekerja ke sektor informal," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)