Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 November 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%.
Selanjutnya, suku bunga Deposit Facility juga dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%.
Gubernur BI Destry Damayanti membeberkan, kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026-2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%.
Baca Juga: Rupiah Kian Lemah, Bank Indonesia Kerek BI-Rate Jadi 6% pada RDG November 2026
“Ke depan, Bank Indonesia akan terus konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasarannya,” tutur Destry dalam konferensi pers, Rabu (18/11/2026).
Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat guna meningkatkan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi dan inovasi pembayaran digital, penguatan manajemen risiko dan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
Lebih lanjut, Destry membeberkan arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas guna turut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Di antaranya, BI akan memperkuat implementasi kebijakan moneter untuk meningkatkan efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah guna menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran 2,5% ± 1%, sekaligus memperkuat kecukupan likuiditas rupiah.
Langkah tersebut dilakukan melalui pengelolaan struktur suku bunga di pasar uang agar sejalan dengan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro-market, disertai penguatan strategi operasi moneter pro-market.
Selain itu, BI akan mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
BI juga akan meningkatkan insentif untuk instrumen transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui Bank Mitra (VASTRA). Peningkatan dilakukan dengan pengurangan premi dari sebelumnya 40% menjadi 45% untuk tenor enam bulan, serta dari 45% menjadi 50% untuk tenor 12 bulan.
Di samping itu, BI akan memperkuat dukungan likuiditas perbankan melalui transaksi Cross Currency Repo (CCR) dengan Bank Indonesia. Melalui skema ini, perbankan dapat memperoleh dana rupiah dengan agunan surat berharga berdenominasi valuta asing berupa Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Kebijakan tersebut berlaku paling lambat Maret 2027.
Baca Juga: Wapres Baru Ditargetkan Dipilih 9 Desember, Cak Imin: Kami Serahkan ke Presiden
Di sisi makroprudensial, BI akan memperkuat kebijakan untuk mendorong intermediasi perbankan. Salah satunya melalui persiapan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) financing channel paling tinggi sebesar 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
Kebijakan ini dilakukan dengan mengoptimalkan dukungan terhadap kredit atau pembiayaan perbankan untuk sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta memperkuat pembiayaan kepada UMKM. Implementasi kebijakan tersebut dijadwalkan mulai 1 Desember 2026.
Selain itu, BI akan memperkuat implementasi KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) paling tinggi sebesar 2% dari DPK untuk mendorong redistribusi likuiditas dan intermediasi perbankan.
Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi serta keuangan digital, BI juga akan memperkuat digitalisasi sistem pembayaran. Langkah tersebut mencakup implementasi kerja sama QRIS Antarnegara koridor Hong Kong melalui piloting ID inbound pada minggu kedua Desember 2026.
BI juga akan memperkuat akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), termasuk melalui pengembangan fitur online payment yang dimulai Januari 2027. Selain itu, BI akan memperkuat manajemen risiko sistem pembayaran terkait pengaturan Penyelenggara Penunjang dan implementasi tahap pertama Infrastruktur Data Sistem Pembayaran. Kedua kebijakan tersebut akan berlaku pada minggu kedua Desember 2026.
Terakhir, BI akan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Juga: Badak Jawa Terancam Bencana dan Inbreeding, Alas Purwo Masuk Kandidat Habitat Baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)