Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan, pemerintah daerah (pemda) untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026.
Penetapan upah minimum tersebut harus mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Selain UMP, pemerintah daerah juga harus menetapkan upah minimum provinsi sektoral paling lambat lima hari setelah penetapan UMP.
Baca Juga: Mulai 2027, Perusahaan Wajib Siapkan Dana Pesangon Sejak Pekerja Dikontrak
"Batas penetapan UMP sebagaimana tahun lalu itu 21 November 2026, dan sesudah UMP itu ditetapkan, lima hari sesudahnya sektoral provinsi," kata Yassierli dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Senin (16/11/2026).
Yassierli juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengumumkan penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat pada 25 November 2026.
Adapun penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota dilakukan lima hari setelahnya. "Dan lima hari sesudahnya adalah upah minimum sektoral, kota, dan kabupaten," jelasnya.
Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum tahun depan harus mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026 yang diundangkan pada 28 Oktober 2026. Terdapat tiga pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 137, Pasal 138, dan Pasal 139.
Dalam Pasal 137 ayat (2), gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi. Sementara itu, penetapan UMK serta upah minimum sektoral kabupaten/kota bersifat opsional sesuai kewenangan dan kebijakan gubernur.
Baca Juga: Prabowo Singgung Ongkos Politik hingga Rp 100 Miliar, RUU Pemilu Disorot
"Beberapa provinsi memang hanya sampai pada tingkat provinsi dan ini diserahkan kembali kepada kebijakan masing-masing daerah," ujar Yassierli.
Selanjutnya, Pasal 138 mengatur bahwa penetapan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel, yaitu kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
Untuk variabel kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, pemerintah akan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara itu, BPS juga akan melakukan survei untuk memperoleh data KHL sebagai salah satu pertimbangan dalam penghitungan upah minimum.
Adapun Pasal 139 mengatur dua metode penetapan upah minimum. Metode pertama menggunakan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1.
Baca Juga: Prabowo Bakal Gelontorkan Rp 100 Miliar ke Provinsi, Kabupaten dapat Rp 20 Miliar
Metode kedua mempertimbangkan kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum.
"Pilihan pertama, formula penghitungan upah minimum. Pilihan kedua, karena di situ ada kata, atau kebutuhan hidup layak," urai Yassierli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)