kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.514.000   -1.000   -0,04%
  • USD/IDR 18.275   9,00   0,05%
  • IDX 5.321   16,55   0,31%
  • KOMPAS100 686   2,32   0,34%
  • LQ45 553   3,57   0,65%
  • ISSI 168   -0,48   -0,29%
  • IDX30 314   2,28   0,73%
  • IDXHIDIV20 425   2,61   0,62%
  • IDX80 79   0,38   0,48%
  • IDXV30 116   0,38   0,33%
  • IDXQ30 106   0,82   0,78%

Prabowo Beri Sederet Karpet Merah Pajak untuk Danantara, Cek Daftarnya


Rabu, 18 November 2026 / 11:12 WIB
Diperbarui Rabu, 18 November 2026 / 11:13 WIB
Prabowo Beri Sederet Karpet Merah Pajak untuk Danantara, Cek Daftarnya
ILUSTRASI. Presiden Prabowo memberikan insentif perpajakan untuk dukung penataan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN yang melibatkan Danantara (KONTAN/Syamsul Ashar)


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah perlakuan khusus di bidang perpajakan untuk mendukung penataan struktur kepemilikan dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya.

Dalam beleid tersebut, pemerintah mengatur sejumlah fasilitas perpajakan, mulai dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0% atas pengalihan saham tertentu hingga penggunaan nilai buku dalam restrukturisasi BUMN.

Baca Juga: Pesawat Airbus A340-500 Eks Erdogan Akan ke Indonesia, Bagian dari Offset Alutsista

Salah satu fasilitas yang diberikan adalah pengenaan PPh final sebesar 0% atas pengalihan saham melalui hibah dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan BUMN.

Fasilitas tersebut berlaku bagi Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, maupun BUMN yang terlibat dalam transaksi pengalihan saham sesuai ketentuan.

"Pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dikenai tarif sebesar 0%," bunyi Pasal 4 ayat (2) beleid tersebut, Rabu (18/11/2026).

Selain itu, PP 41/2026 memberikan keleluasaan bagi entitas restrukturisasi untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN. 

Penggunaan nilai buku ini dapat dilakukan setelah wajib pajak menyampaikan pemberitahuan dan dokumen pendukung kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Restrukturisasi yang dimaksud dapat dilakukan melalui penggabungan, peleburan, pemekaran, maupun pengambilalihan usaha. 

Baca Juga: Kementerian ESDM: Wilayah Tambang Bukan di TNUK, tapi Sebagian Perairan Sekitar

Transaksi korporasi yang diatur juga mencakup setoran modal nontunai, pembayaran dividen nontunai, tukar-menukar harta, pembelian kembali saham nontunai, hingga pengalihan lini usaha dengan kas.

Di sisi lain, pemerintah juga mengatur perlakuan khusus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

Dalam kondisi tertentu, penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang semula tidak diperjualbelikan antar entitas restrukturisasi dapat memperoleh fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut.

Fasilitas lainnya berkaitan dengan kewajiban dokumentasi transfer pricing. Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, BUMN, dan anak usaha BUMN memperoleh perlakuan khusus dalam penyelenggaraan dokumen penentuan harga transfer hingga Tahun Pajak 2029.

Sementara itu, dalam penerapan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT), Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional yang memenuhi kriteria tertentu sebagai badan pemerintah atau entitas dana investasi dikecualikan dari kewajiban pelaporan GloBE Information Return (GIR) dan SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE. 

Baca Juga: Trump Sapa Prabowo di KTT ASEAN-AS: Sahabat Saya, Pemimpin yang Hebat!

Kewajiban pelaporan tersebut dialihkan kepada entitas konstituen yang dimiliki secara langsung.

Meski memberikan sejumlah fasilitas, pemerintah tetap menetapkan persyaratan. Entitas yang memanfaatkan fasilitas restrukturisasi harus memenuhi ketentuan administrasi perpajakan, menyampaikan pemberitahuan kepada DJP, serta melunasi utang pajak yang masih harus dibayar.

PP 41/2026 juga mengatur bahwa fasilitas perpajakan untuk penatausahaan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN berlaku sampai dengan 31 Desember 2029, sepanjang pemberitahuan kepada DJP disampaikan paling lambat pada tanggal tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Analisis Untukmu

Berita ini artinya apa buat kamu?



TERBARU

[X]
×