kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.514.000   -1.000   -0,04%
  • USD/IDR 18.275   9,00   0,05%
  • IDX 5.326   21,14   0,40%
  • KOMPAS100 687   3,06   0,45%
  • LQ45 553   4,25   0,77%
  • ISSI 168   -0,44   -0,26%
  • IDX30 315   2,71   0,87%
  • IDXHIDIV20 426   3,41   0,81%
  • IDX80 80   0,42   0,54%
  • IDXV30 116   0,58   0,51%
  • IDXQ30 107   1,06   1,00%

Resmi! Restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha dapat Insentif Pajak Hingga 2026


Rabu, 18 November 2026 / 11:53 WIB
Resmi! Restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha dapat Insentif Pajak Hingga 2026
ILUSTRASI. ?Pemerintah memberikan insentif pajak untuk restrukturisasi BUMN dan anak usahanya. Fasilitas ini berlaku hingga 31 Desember 2029 (KONTAN/Panji Indra)


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) dan anak usahanya. Fasilitas ini berlaku hingga 31 Desember 2029.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya. 

Beleid ini diteken Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober 2026 dan berlaku sejak diundangkan.

Baca Juga: Prabowo Beri Sederet Karpet Merah Pajak untuk Danantara, Cek Daftarnya

Insentif utamanya adalah penggunaan nilai buku, bukan nilai pasar, atas pengalihan dan perolehan harta dalam restrukturisasi. Restrukturisasi bisa berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.

Dalam Pasal 9, entitas restrukturisasi, yakni Danantara, holding operasional, dan entitas yang dimiliki, bisa memakai nilai buku setelah menyampaikan pemberitahuan dan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Pajak. 

Dengan skema ini, selisih nilai pasar dan nilai buku tidak langsung menjadi objek pajak saat transaksi.

Tarif PPh Final 0%

Selain merger dan akuisisi, aturan ini mencakup transaksi korporasi lain. Di antaranya setoran modal nontunai, dividen nontunai, tukar-menukar harta, pembelian kembali saham, pengalihan lini usaha dengan kas, dan pembebasan utang dalam rangka likuidasi.

Sejumlah transaksi dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0%. Contohnya selisih lebih nilai buku pada pembelian kembali saham nontunai, penurunan nilai nominal saham, dan pengalihan lini usaha dengan kas.

Baca Juga: Pesawat Airbus A340-500 Eks Erdogan Akan ke Indonesia, Bagian dari Offset Alutsista

Untuk pembebasan utang dalam likuidasi, PPh final 0% berlaku bagi utang antarentitas yang punya hubungan istimewa dan diakui sebelum 1 Januari 2026. Penghapustagihan piutang juga harus sudah disetujui sesuai ketentuan.

PPN Tidak Dipungut

Dari sisi pajak pertambahan nilai (PPN), pengalihan barang kena pajak dalam merger, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan akuisisi antarpengusaha kena pajak tidak dianggap sebagai penyerahan.

Untuk aktiva yang semula tidak untuk dijual, PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, tanpa surat keterangan tidak dipungut.

Syarat dan Batasan

Fasilitas ini tidak otomatis. Pemberitahuan penggunaan nilai buku harus disampaikan paling lama enam bulan setelah tanggal efektif restrukturisasi. Entitas juga harus memenuhi syarat Surat Keterangan Fiskal dan melunasi utang pajak.

Pernyataan kesesuaian subjek, objek, dan bentuk transaksi diteken Kepala Badan Pelaksana atau Kepala BP BUMN, tergantung tujuan restrukturisasi. Kepala BP BUMN juga menyusun daftar entitas yang berhak atas fasilitas.

Beleid ini juga menetapkan sejumlah pembatasan. Pertama, dalam penggabungan usaha, kompensasi kerugian fiskal dibatasi paling banyak sebesar sisa kerugian fiskal terkecil di antara entitas yang bergabung. Bila ada entitas tanpa kerugian fiskal, sisa kerugian tidak bisa dikompensasikan.

Baca Juga: Kementerian ESDM: Wilayah Tambang Bukan di TNUK, tapi Sebagian Perairan Sekitar

Kedua, pengalihan lini usaha dengan kas hanya untuk penyelamatan atau penyehatan. Nilai kas juga harus sama dengan atau lebih besar dari nilai buku harta bersih yang dialihkan.

Bila syarat tidak dipenuhi, Ditjen Pajak menghitung ulang nilai pengalihan berdasarkan nilai pasar pada tanggal efektif restrukturisasi.

Berlaku Surut, Dievaluasi Dua Tahun

PP ini juga mencakup transaksi sejak 1 Januari 2026 hingga sebelum beleid berlaku. Pemberitahuan atas transaksi tersebut disampaikan paling lambat enam bulan setelah PP berlaku, dan pajak yang telah dibayar tidak bisa diminta kembali.

Untuk PPN, ketentuan berlaku mulai Masa Pajak September 2026.

Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN wajib mengevaluasi pemberian fasilitas paling lama dua tahun sejak PP berlaku  Tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan format dokumen akan diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×