kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.464.000   2.000   0,08%
  • USD/IDR 16.682   19,00   0,11%
  • IDX 8.650   -10,84   -0,13%
  • KOMPAS100 1.191   -1,19   -0,10%
  • LQ45 853   4,51   0,53%
  • ISSI 308   -5,08   -1,62%
  • IDX30 440   5,88   1,36%
  • IDXHIDIV20 509   7,43   1,48%
  • IDX80 133   -0,35   -0,26%
  • IDXV30 138   -0,06   -0,04%
  • IDXQ30 140   2,14   1,55%

Tunggakan Rp 37 Miliar Beasiswa Papua, Presiden Setujui LPDP Tanggung


Selasa, 25 November 2025 / 10:38 WIB
Tunggakan Rp 37 Miliar Beasiswa Papua, Presiden Setujui LPDP Tanggung
ILUSTRASI. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan adanya kendala pembayaran beasiswa bagi mahasiswa asal Papua yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri. Sejumlah mahasiswa dilaporkan mengalami keterlambatan pembayaran biaya kuliah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda).

Tito menyebut, dari lebih dari 300 mahasiswa Papua yang disekolahkan di berbagai negara, terdapat 56 mahasiswa yang tersendat pembayarannya. Total tunggakan yang belum diselesaikan Pemda Papua dan Papua Pegunungan tersebut mencapai Rp 37 miliar.

Baca Juga: Progam Magang Nasional Tahap III Segera Dibuka, Ini Jadwal Pelaksanaannya

Melihat kondisi itu, Tito menilai perlu percepatan agar para mahasiswa tidak semakin dirugikan. Ia pun telah melaporkan persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengusulkan agar pembiayaan tunggakan dialihkan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan.

“Totalnya Rp 37 miliar, terutama dari Pemda Papua dan Papua Pegunungan. Saya melihat proses di daerah kompleks dan lambat. Kasihan mereka, tidak bisa ditunda. Saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP,” ujar Tito di Istana Kepresidenan, Senin (24/11/2025).

Baca Juga: Begini Penjelasan Mendagri Soal Rp 203 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank

Menurut Tito, Presiden telah menyetujui usulan tersebut. Selanjutnya, Tito akan menyerahkan seluruh data tunggakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri agar segera ditindaklanjuti.

“Perintah Presiden setuju, yang Rp 37 miliar ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri,” kata Tito.

Selanjutnya: AAUI Beberkan Penyebab Asuransi Properti Masih Jadi Penopang Utama Premi Industri

Menarik Dibaca: Realme 14, HP Gaming dengan Baterai 6000 mAh & Didukung 45W SuperVOOC!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mitigasi, Tips, dan Kertas Kerja SPT Tahunan PPh Coretax Orang Pribadi dan Badan Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM)

[X]
×