Sumber: TribunNews.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Anies Baswedan, mengungkapkan pihaknya tengah menyoroti anggaran perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.
"Tim Jokowi mudah-mudahan bisa memasukkan beberapa pengurangan. Terutama yang rutin-rutin. Apakah memang masih perlu dikerjakan yang rutin-rutin, seperti perjalanan dinas," ujar Anies di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Sabtu (16/8).
Anies mengungkapkan dirinya belum mengecek anggaran perjalanan dinas pada 2014. Namun Anies menjelaskan ada peningkatan anggaran perjalanan dinas yang signifikan dari 2012 ke 2013.
"Tahun ini saya belum lihat. Tahun 2012 itu Rp 2,9 triliun untuk perjalanan dinas. Lalu 2013 jadi 32 triliun. Angkanya naik 10 kali lipat. Tapi itu perlu dicek," kata Anies.
Di kesempatan lain, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK lainnya, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tengah menyoroti masalah gaji PNS dan perjalanan dinas.
"Jangan sampai belanja aparatur negara melampaui belanja publik. Ini akan dilakukan penataan," kata Hasto.
Mengenai anggaran perjalanan dinas, Hasto mengatakan nantinya Joko Widodo akan melakukan perombakan politik anggaran.
"Reformasi anggaran perlu dilakukan. Belanja publik lebih besar. Ini akan kami lakukan, pendekatan sistem dan dilakukan perombakan alokasi politik distribusi," kata Hasto.
Anies Baswedan mengatakan pihaknya saat ini fokus pada penghematan pengeluaran APBN di masa pemerintahan Jokowi nantinya. "Saya beberapa hari ini banyak review bukan APBN-nya tapi justru penghematannya," ujar Anies.
Ia mengatakan pembahasan mengenai penghematan anggaran ini satu di antaranya anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak BBM yang dalam RAPBN 2015 cukup besar.
"Kita punya subsidi BBM yang agak besar. Jadi harus ada penghematan-penghematan," ucap Anies.
Terkait wacana perampingan kementerian negara dan lembaga dalam rangka penghematan, Anies mengatakan sampai saat ini pihaknya belum sampai membahas soal itu.
"Di pos kementerian belum tahu yang mana-mana saja yang mau dikurangin," tutur Anies.
Kuasa hukum Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Taufik Basri, melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan ruang kepada Jokowi dalam menyusun perubahan RAPBN.
"Kita mengapresiapsi Pak SBY karena memberikan ruang yang cukup bagi pemerintahan baru untuk menyusun perubahan RAPBN sehingga dapat menampung program yang dicanangkan (Jokowi-JK)," kata Taufik.
Menurutnya, ruang tersebut sangat diperlukan agar pemerintahan ke depan tidak mengalami hambatan dan keterbatasan dalam menjalankan program.
"Pemerintahan kedepan adalah pemerintah baru, karena telah berganti rezim. Kita melihat Pak SBY memahami itu. Mungkin akan menyiapkan masa transisi agar pemerintahan baru ini bisa berjalan secara lancar," katanya.
Apakah ada persamaan alokasi anggaran pemerintahan SBY dengan Jokowi? "Kita akan pelajari dulu, ada rumah transisi. Apa yang disampaikan Pak SBY akan disesuaikan dengan proses transisi. Timnya sudah siap. Saya cukup yakin proses transisi ini akan lancar," ujarnya. (zul/Tribun Jabar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
