Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Joko Widodo dan Jusuf Kalla berencana menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi yang semakin membengkak. Namun, ada tiga pertimbangan penting yang akan digunakan oleh Jokowi- JK dalam memutuskan kebijakan tersebut.
Pertimbangan pertama, kondisi fiskal dan keuangan negara setelah serah terima terima jabatan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Dolfie OFP, anggota Komisi IX dan badan Anggaran dari Fraksi PDIP mengatakan bahwa jika nantinya kondisi keuangan negara yang ditinggalkan SBY kosong dan bahkan defisit, kenaikan harga BBM mau tidak mau akan dilakukan sebelum pergantian tahun.
“Jadi semua tergantung kotak kas yang diserahkan nanti, kalau tidak ada uangnya, mau tidak mau kenaikan jadi opsi,” kata Dolfie Selasa (23/9).
Pertimbangan kedua, momentum. Dolfie mengatakan dalam menaikkan harga BBM Jokowi akan memerptimbangkan momentum yang pas . Upaya ini dilakukan agar nantinya kenaikan harga BBM tersebut tidak memberatkan masyarakat dan juga keuangan pemerintah.
Sementara itu pertimbangan ketiga, jika anggaran yang diperlukan untuk mempercepat pencapaian program Jokowi kurang. Dolfie mengatakan bahwa saat ini ada anggaran sebesar Rp 600 triliun dalam RAPBN 2015 yang bisa diotak atik untuk membiayai program Jokowi.
Anggaran Rp 600 triliun tersebut berasal dari penghematan belanja barang seperti rapat dan perjalanan dinas, belanja bantuan sosial dan lain- lain. "Jika optimalisasi itu kurang opsi kenaikan pilihan kenaikan juga akan dipilih," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
