Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dinilai tidak harus berlatar belakang purnawirawan TNI. Direktur for Transformation Studies (Intrans) Saiful Haq mengatakan, lembaganya melakukan riset dengan mengambil prespektif lain dan tidak melihat latar belakang purnawirawan dalam memilih calon Menko Polhukam.
Hasilnya, tiga nama berlatar belakang non militer muncul untuk mengisi kementerian ini. Nama pertama adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Selanjutnya adalah mantan Kapolri Sutanto. Terakhir, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie.
"Kita yakin nama-nama ini bisa bekerja lebih baik meski pun latar belakangnya bukan militer," kata Saiful, dalam rilis riset dan diskusi 'Menakar Kabinet Trisakti Jokowi-JK', di Jakarta, Rabu (24/9/2014) siang.
Menurut dia, aspek politik, hukum, dan keamananan jauh lebih besar daripada aspek pertahanan yang biasanya digeluti oleh TNI.
"Ada kesalahan kita selama ini karena Menko Polhukam selalu dijabat pensiunan TNI. Tidak ada alasan itu harus dipertahankan kembali," ujar Saiful.
Saiful menjelaskan, seseorang yang mengerti dengan baik mengenai pertahanan belum tentu akan mengerti persoalan politik, hukum, dan keamanan.
Riset ini menggunakan beberapa tahap dan metode untuk menghasilkan nama calon menteri. Pertama, riset terhadap nama-nama yang muncul di media dan polling. Setelah itu, dilakukan pendalaman kriteria dan analisis figur dengan focus group discussion (FGD) yang dilakukan para ahli. (Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
