Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Hestu menambahkan, efektifitas extra effort DJP secara musiman paling tinggi menjelang akhir tahun. Dengan strategi jangka pendek tersebut, Hestu optimistis pemerintah bisa mengejar setoran pajak.
Di sisi lain, Mantan Menkeu Chatib Basri dalam tulisannya di Harian Kompas beberapa hari lalu mengatakan untuk memperbaiki hambatan penerimaan pajak diperlukan reformasi jangka panjang.
Namun, dalam jangka menengah-pendek, perbaikan administrasi perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan.
Salah satu caranya dengan memindahkan pelayanan badan usaha dari kantor pajak reguler ke kantor pajak madya (MTO) dengan harapan bahwa perlakuan terhadap badan usaha menjadi lebih seragam karena staf di MTO lebih banyak.
Baca Juga: Validasi teknologi dan informasi hambat penerimaan pajak
Menanggapi hal tersebut, Hestu bilang model KPP Madya sudah ada sejak 2007 berdasarkan kebutuhan pajak saat itu yang juga menangani pajak korporasi. Namun, secara wilayah penyebaran KPP Madya belum terlalu luas.
“Tentunya, kami akan pelajari usulan seperti itu, namun nampaknya tidak bisa diaplikasikan secara menyeluruh di sisa tahun ini, mungkin tahun 2020,” ungkap Hestu.
Asal tahu saja, selama Januari-Agustus 2019 penerimaan pajak mencapai Rp 801,16 triliun. Angka tersebut merupakan 50,78% dari target penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun.
Bahkan, dari sisi pertumbuhan, dalam delapan bulan tersebut pertumbuhan penerimaan pajak hanya 0,21% jauh dari target sebesar 19%. Di sisi lain, realisasi kepatuhan formal di level 69,3% per akhir September.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
