Reporter: Barly Haliem, Selvi Mayasari | Editor: Sandy Baskoro
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah polemik Tokopedia, nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio ternyata masih tercatat sebagai Komisaris Tokopedia.
Berdasarkan data perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Tokopedia yang dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM pada 26 Desember 2019, total ada delapan komisaris di perusahaan digital penyedia layanan jual beli secara daring (e-commerce). Salah satunya adalah Wishnutama.
Baca Juga: Viral surat bebas Covid-19 dijual bebas di e-commerce, begini respons Tokopedia
Adapun daftar lengkap komisaris Tokopedia sesuai dengan akta Nomor 271 tanggal 28 November 2019 adalah sebagai berikut: Agus DW Martowardoyo sebagai Komisaris Utama Tokopedia. Adapun posisi Komisaris Tokopedia masing-masing dijabat oleh Shailendra JIT Singh, Kabir Misra, Taruhide Sato, Dong Seok Kang, Li Tzar Kai Richard, Ting Hong Kenny Ho, Wishnutama Kusubandio.
Masih merujuk data yang sama, posisi Direktur Utama Tokopedia adalah William Tanuwijaya. Adapun jabatan Direktur Tokopedia ditempati oleh Leontinus Alpha Edison, Wun Woo Lee, Lydia Bly Jett, Wong Ka Kit, dan Michael Yuen.
Untuk memastikan data tersebut, Kontan.co.id sudah mengecek dua kali data terakhir Tokopedia di Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya, data terakhir Tokopedia yang tercatat di Kemkumham masih mencantumkan nama Wishnutama sebagai Komisaris Tokopedia.
Baca Juga: Agar bisa naik pesawat, medsos ramai jual beli surat bebas Covid-19
Jika benar merangkap jabatan menteri dan komisaris, Wishnutama berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Pasal 23 UU No 39/2008 menyatakan, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Kontan.co.id sudah berupaya menghubungi Wishnutama untuk mengklarifikasi mengenai posisinya sebagai komisaris di Tokopedia. Namun, upaya ini belum berbalas.
Staf Khusus Menteri Parekraf Ari Julianto Gema menyatakan, Wishnutama sudah melepaskan jabatan komisaris Tokopedia pada Oktober 2019. “Mungkin bisa ditanyakan ke pihak Tokopedia yang mengurus hal tersebut. Sejak 21 Oktober 2019, Pak Menteri sudah resmi mengundurkan diri sebagai Komisaris Tokopedia sejak beliau dipanggil Presiden pada hari itu juga,” tandas Ari kepada Kontan.co.id, di akhir pekan.
Baca Juga: Menkominfo dan Tokopedia segera disidang pasca digugat atas kebocoran data konsumen
Manajemen Tokopedia menyatakan, Wishnutama memang pernah menjabat Komisaris di Tokopedia. “Namun Bapak Wishnutama telah mengundurkan diri pada 21 Oktober 2019, sebelum Bapak Wishnutama dilantik sebagai pejabat publik,” kata Nuraini Razak, Vice President of Corporate Communications Tokopedia, dalam jawaban tertulisnya, Minggu (17/5).
Sebagai catatan, saat ini Tokopedia termasuk salah satu platform digital yang menyediakan fasilitas pelatihan program Kartu Prakerja. Ini adalah program subsidi dari pemerintah bagi kalangan pencari kerja maupun korban PHK. Setiap pemilik Kartu Prakerja akan mendapatkan total manfaat dana senilai Rp 3,55 juta.
Program ini akan menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Alhasil, total dana yang akan diguyur melalui subsidi Kartu Prakerja mencapai Rp 19,88 triliun.
Baca Juga: Polemik baru: Ruangguru ternyata perusahaan asing dari Singapura
Dari jumlah yang diterima oleh setiap pemilik Kartu Prakerja, sebanyak Rp 1 juta atau totalnya senilai Rp 5,6 triliun mengucur dalam bentuk subsidi pelatihan melalui “kelas online”.
Materi pelatihan itu tersedia di delapan mitra platform digital yang digandeng pemerintah, yakni Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, Kemnaker, Pintaria, Pijar, Sekolah.mu dan MauBelajarApa.
Program Kartu Prakerja kini masih menyisakan polemik. Semula, polemik itu dipicu oleh keterlibatan Ruangguru di program Kartu Prakerja.
Waktu itu, salah satu pendiri sekaligus Direktur Utama Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara, menjadi salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo. Posisi Belva sebagai “pejabat publik” dan keterlibatan Ruangguru di proyek pemerintah tersebut dinilai berbau konflik kepentingan.
Baca Juga: Wow, Belva memiliki harta kekayaan Rp 1,31 triliun!
Kendati Belva sudah mundur dari posisi Stafsus Presiden, polemik Kartu Prakerja tak jua surut. Pelatihan “wajib” melalui platform digital di program ini masih dikritik karena dianggap boros dan materi pelatihannya tidak relevan dengan kebutuhan pencari kerja.
Aksi hacker dan surat bebas Covid-19
Nah, sebelumnya Tokopedia juga disorot berkaitan dengan dugaan pencurian data penggunanya. Aksi hacker disinyalir bisa membobol 91 juta data pengguna layanan Tokopedia.
Data pengguna Tokopedia yang dibobol hacker berupa nama pengguna, alamat email, hingga nomor telepon. Namun Managemen Tokopedia memastikan data kata kunci akun Tokopedia pengguna, hingga layanan pembayaran seperti kartu kredit, debit, dan Ovo masih aman.
Sorotan kedua yang mengarah ke Tokopedia berkenaan dengan dugaan praktik jual beli surat bebas Covid-19 di Tokopedia. Penawaran surat bebas Covid-19 tersebut muncul di Tokopedia, Kamis (14/5/2020).
Surat yang dibanderol dengan harga Rp 70.000 per unit itu tampak dibubuhi tanda air atau watermark suratdokterindonesiaaa.blogspot.com. Produk yang dijual menawarkan surat bebas Covid-19 sebagai syarat perjalan di masa larangan mudik.
Baca Juga: Surat bebas Covid-19 RS MItra Keluarga dijual Rp 70.000 di Tokopedia
Atas beredarnya penawaran surat tersebut, managemen Tokopedia menyatakan sudah bertindak cepat. Tokopedia juga menyatakan sudah melarang tayang penawaran surat sehat tersebut maupun produk lain yang melanggar aturan.
“Kami juga ingin menginformasikan bahwa tidak terjadi transaksi atas produk ini. Aksi proaktif pun terus kami lakukan untuk menjaga aktivitas dalam platform Tokopedia tetap sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Nuraini Razak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
