kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Tax Amnesty kejar kepesertaan 500 orang terkaya


Sabtu, 10 Desember 2016 / 09:37 WIB
Tax Amnesty kejar kepesertaan 500 orang terkaya


Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintah terus meminta masyarakat untuk ikut Program Pengampunan Pajak yang saat ini mereka sedang jalankan. Mereka bahkan mulai mengejar kepesertaan dari 500 orang terkaya di Indonesia.

Secara khusus, 500 orang tertajir tersebut bahkan diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan, 500 orang terkaya tersebut, terdiri dari dua golongan.

Pertama, 242 orang terkaya yang namanya masuk dalam daftar orang terkaya versi Majalah Forbes. Kedua, atau 258 orang kaya lainnya, merupakan wajib pajak tajir yang berdomisili di wilayah kantor pajak Jakarta.

"Kami undang mereka karena kami yakin ada harta mereka yang belum masuk SPT (surat pemberitahuan tahunan) 2015, keyakinan ini didasarkan pada pola lima bulan pelaksanaan Tax Amnesty, di mana terlihat jelas ada harta tapi tidak disampaikan di SPT," katanya di Kantor Presiden, Jumat (9/12).

Sri mengatakan, masih ada waktu bagi para wajib pajak untuk ikut Program Pengampunan Pajak. Bila sampai Maret 2017, wajib pajak yang diundang tersebut tidak ikut pengampunan pajak, dan nanti Ditjen Pajak menemukan adanya harta yang tidak dideklarasikan, pihaknya akan bersikap tegas.

Pemerintah akan mengenakan denda besar atas perbuatan nakal wajib pajak tersebut. "Misal ada deposito Rp 100 juta yang belum dilaporkan dan tidak diikutkan di Tax Amnesty, itu akan dihitung sebagai tambahan penghasilan kepada wajib pajak dan ratenya dendanya akan 25% dan denda 2% per bulan sampai 24 bulan. Jadi total akan sekitar 75% sampai 80%," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×