Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Tata kelola pemerintahan daerah masih buruk. Hasil penelitian yang dilakukan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (Partnership) terhadap tata kelola 34 kabupaten di 33 propinsi diketahui, nilai rata-rata kinerja tata kelola pemerintahan masih berada di level 4,92 dari skala pengukuran 1-10.
Peneliti utama Partnership Lenny Hidayat mengatakan, hasil kesimpulan tersebut didasarkan pada beberapa aspek. Pertama, penilaian terhadap 126 indikator yang bersumber dari 30 dokumen publik di 34 kabupaten/ kota. Kedua, persepsi masyarakat yang menjadi respondan.
Dari penilaian itulah Kemitraan Partnership, kata Leni, mendapatkan beberapa temuan mencengangkan terkait tata kelola pemerintah daerah kabupatan/ kota tersebut. Salah satunya, temuan tentang tata kelola anggaran.
Kemitraan menemukan 70% pengelolaan anggaran di 34 kabupaten/ kota yang diteliti, memiliki belanja pegawai yang besarannya mencapai 1-3 kali lipat dari belanja program. "Jadi tidak mengherankan kalau kinerja pelayanan publik buruk, sebab alokasi anggaran pelayanan publik habis oleh biaya operasional pegawai yang membengkak," katanya, Selasa (14/10).
Koordinator Peneliti Utama Kemitraan Partnership Abdul Malik Gismar mengatakan, selain tata kelola pemerintahan yang buruk, dalam hasil penelitian yang dilakukannya, Kemitraan juga menemukan faktor yang memicu buruknya tata kelola pemerintahan di daerah. Salah satunya, keberadaan pejabat politik, khususnya di DPRD.
Kemitraan menemukan bahwa banyak anggota DPRD yang tidak paham dengan tugas dan fungsi pokok mereka. "Akibat permasalahan itu, jarang kita lihat prestasi DPRD dalam menelurkan kebijakan DPRD yang bagus, untuk melaksanakan fungsi anggaran saja misalnya, mereka tidak maksimal," katanya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menambahkan, kementeriannya menyambut baik hasil penelitian yang dilakukan oleh Kemitraan Partnership. "Kami harap pemerintah bisa mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang ada di dalam tata kelola pemerintahan di daerah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
