CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

Ahok setuju RUU Pemda karena ringankan Jokowi


Kamis, 25 September 2014 / 22:50 WIB
Ahok setuju RUU Pemda karena ringankan Jokowi
ILUSTRASI. Tips Aman Berpuasa untuk Ibu Hamil yang Bisa Anda Coba


Sumber: TribunNews.com | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, setuju dengan RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) yang akan dibahas oleh DPR. Pasalnya dengan disahkannya rancangan tersebut, kata Ahok, maka kewenangan pemerintah provinsi akan semakin kuat.

Dengan kuatnya pemerintahan provinsi maka tugas presiden akan semakin ringan dalam melakukan kontrol pemda. Sehingga menurut Ahok dengan disahkannya RUU Pemda tersebut maka tugas Joko Widodo sebagai presiden nantinya akan semakin ringan.

“Pak Jokowi memegang gubernur nanti, bagaimana mengalokasikan uang-uang kementerian langsung ke daerah,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Ahok mengatakan dengan distribusi langsung anggaran ke daerah maka pembangunan infrastruktur akan berlang cepat karena tidak terhambat birokrasi. Lanjut Ahok, pendapatnya tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan presiden terpilih Jokowi. “Jadi infrastruktur bisa lebih cepet. Itu beliau ngomong ke saya seperti itu,” ujar Ahok.

Pada hari ini, Kamis (25/9/2014), selain membahas RUU Pilkada, DPR RI juga akan membahas RUU Pemda yang tidak kalah pentingnya. RUU yang merupakan salah satu turunan dari Undang-undang nomor  32 tahun 2004 tersebut akan memperkuat kewenangan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat.

Dalam rancangan tersebut gubernur berwenang memberikan sanksi bagi kepala daerah yang tak tertib. Misalnya, tidak datang rapat dan ke luar daerah tanpa izin. Sanksi terberat adalah pemberhentian tetap.(Taufik Ismail)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×