Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menargetkan, penerimaan negara dari hasil remitensi sebesar US$ 20 miliar, atau sekitar Rp 200 triliun. Target penerimaan remitensi itu diperkirakan dapat tercapai dalam lima tahun, mulai tahun 2014-2019.
Sementara untuk tahun 2014 saja, pihaknya menargetkan sebesar US$ 7,2 miliar. Untuk mencapai target-target itu pemerintah akan mengoptimalkan sistem pembayaran langsung melalui Bank umum Indonesia, atau melalui Bank koresponden yang ada di Indonesia.
Saat ini, baru Bank Nasional Indonesia (BNI) yang dijadikan pengiriman uang hasil keringat TKI di luar negeri itu. Ke depan, pemerintah akan mengundang lebih banyak bank umum lain yang terlibat dalam pengiriman dana remitensi TKI.
Saat ini, ada sekitar 6,2 juta TKI yang mencari nafkah di berbagai negara. "Namun, tidak semua lalu lintas pengiriman uang mereka bisa dipantau, karena menggunakan remitensi ilegal atau jasa keuangan ilegal," ujar Nusron, Rabu (17/12) di Istana Negara, Jakarta.
Selain itu, saat ini masih banyak TKI yang menerima gaji secara non tunai. Nantinya, pemerintah akan mewajibkan pembayaran gaji itu dilakukan dengan cara tunai, melalui Bank umum Indonesia yang ditunjuk, atau afiliasinya yang ada di negara tersebut.
Dengan begitu, jika uangnya sudah dikirim, maka itu bisa langsung diambil baik di Indonesia maupun dinegara tersebut. Nusron juga bilang pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian luar negeri, untuk berbicara dengan negara penempatan. Jika mereka tidak mau, pemerintah tidak akan mengirim TKI lagi ke sana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
