kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Target Pemerintah, Kawasan Kumuh Indonesia Nol Persen di 2024


Selasa, 25 Juli 2023 / 05:19 WIB
Target Pemerintah, Kawasan Kumuh Indonesia Nol Persen di 2024
ILUSTRASI. Dalam RPJMN periode 2020-2024, pemerintah menargetkan berkurangnya kawasan kumuh hingga nol persen. ANTARA FOTO/Fauzan


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

PEMBANGUNAN INDONESIA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pemukiman kumuh di seluruh Indonesia melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, pemerintah menargetkan berkurangnya kawasan kumuh hingga nol persen. 

"Penataan kawasan kumuh seperti ini bukan hanya dilakukan pada pemukiman di bantaran sungai, namun juga di tempat lain seperti pemukiman di dekat tempat pembuangan sampah ataupun kampung padat penduduk di perkotaan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui pernyataan tertulis, Senin (24/7/2023). 

Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR J. Wahyu Kusumosusanto menambahkan, Program KOTAKU memperbaiki akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh melalui rekonstruksi serta penguatan fasilitas publik. 

"Dukungan infrastruktur dan layanan investasinya terbagi menjadi skala kawasan dan skala lingkungan. Meliputi dukungan pembangunan jaringan jalan, jaringan pengelolaan air limbah, jaringan drainase, jaringan pengelolaan sampah, jaringan perpipaan air minum dan jaringan penanganan kebakaran," jelasnya. 

Baca Juga: Penurunan Kemiskinan Ekstrem Bisa Terhambat Potensi Lonjakan Harga Pangan Dunia

Berdasarkan target RPJMN 2015-2019, capaian pengurangan kawasan kumuh seluas 32.221 hektar (84 persen) dari target seluas 38.431 Ha. Sisanya, seluas 6.209 Ha (16 persen) belum tertangani dikarenakan beberapa hal. 

Seperti kawasan kumuh berada di lokasi ilegal, memerlukan pola penanganan yang lebih kompleks, dan memerlukan safeguard sosial sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. 

"Selain kita berkontribusi pada RPJMN 2015-2019, berdasarkan target RPJMN 2020-2024, pengurangan kawasan kumuh hingga akhir tahun 2022 telah mencapai 6.872 Ha (69 persen) dari target seluas 10.000 Ha. Sehingga, untuk mencapai target tersebut masih terdapat gap seluas 3.128 Ha (31 persen) hingga akhir tahun 2024," papar Wahyu. 

Baca Juga: Menjelang Siklus Pemilu, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diproyeksi Capai 5,1% di 2023

Investasi kegiatan sebanyak 91 kegiatan skala kawasan dan 61.921 kegiatan skala lingkungan tersebut telah dilakukan serah terima ke pemerintah daerah dan masyarakat yang tersebar di 34 provinsi. 

Beberapa kegiatan juga telah dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Targetkan Indonesia Bebas Kawasan Kumuh di 2024"
Penulis : Ade Miranti Karunia
Editor : Akhdi Martin Pratama

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×