Target Pajak Dianggap Tak Realistis, Pemerintah Harus Rem Belanja Negara

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kalangan ekonom menyalakan "lampu kuning" bagi kondisi fiskal Indonesia di tahun 2026. Mereka menilai, target kenaikan penerimaan negara terlampau tinggi sehingga sangat sulit dicapai di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Sehingga satu-satunya jalan untuk menjaga defisit tetap aman adalah dengan mengerem laju belanja negara secara drastis.

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, target kenaikan pendapatan perpajakan sebesar 21% pada tahun 2026 sebagai angka yang sangat tidak realistis. 

Jika pemerintah memaksakan belanja tetap tinggi sementara target penerimaan meleset, ia memprediksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan jebol melampaui batas aman.

"Menaikkan penerimaan tahun 2026 sangat berat. Selain kondisi ekonomi masih sulit, target pendapatan perpajakan negara naik 21% sangatlah tidak realitis," ujar Wija kepada Kontan.co.id, Minggu (15/2/2026).

Baca Juga: Menkeu Purbaya Akui Pertumbuhan Ekonomi 5% Tak Cukup Serap Tenaga Kerja Baru

Wija khawatir kondisi tersebut membuat defisit fiskal di 2026 berada pada kisaran 3,5% hingga 3,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jika tidak dilakukan upaya serius dan drastis terkait penghematan belanja dan optimalisasi penerimaan.

Menurutnya, langkah paling efektif dan mendesak saat ini adalah memangkas pengeluaran jumbo yang tidak urgent. Program-program strategis yang membebani anggaran harus ditunda pelaksanaannya demi menyelamatkan postur fiskal.

Penataan Prioritas Anggaran

Senada dengan itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat sisi belanja, langkah paling mendesak adalah melakukan rekonsiliasi dan penataan ulang prioritas anggaran negara. 

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan proliferasi program, khususnya program flagship yang secara politik strategis, tetapi belum tentu memiliki dampak ekonomi jangka pendek yang sepadan.

"Pemerintah perlu melakukan spending review secara menyeluruh untuk memastikan bahwa belanja benar-benar diarahkan pada program dengan multiplier effect tinggi, seperti infrastruktur produktif, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan dukungan sektor industri padat karya," kata Yusuf.

Ia menambahkan, program jangka panjang yang memberi tekanan fiskal besar dalam jangka pendek perlu diatur ulang fase implementasinya agar tidak membebani APBN secara simultan. 

Selain itu, efisiensi belanja dapat diperoleh melalui pengendalian belanja non-prioritas, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, serta pengurangan fragmentasi program lintas kementerian.

"Dengan komposisi belanja yang lebih produktif, pemerintah tidak hanya menjaga defisit, tetapi juga memperkuat basis pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara secara organik," katanya.

Baca Juga: Target 8% Prabowo Dinilai Realistis, Menkeu Purbaya: Bahkan Idealnya 10%

Dari sisi penerimaan, Yusuf menilai strategi paling realistis dalam jangka pendek adalah memperluas basis pajak (ekstensifikasi), bukan sekadar menaikkan tarif. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan ialah penyesuaian struktur bracket pajak penghasilan, khususnya bagi kelompok berpendapatan tinggi guna meningkatkan progresivitas sistem perpajakan.

Menurutnya, rasio pajak Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara peers, sehingga ruang perbaikan masih terbuka melalui optimalisasi wajib pajak eksisting dan penambahan wajib pajak baru, termasuk dari sektor informal yang mulai terdigitalisasi.

Ia juga menilai implementasi bertahap pajak karbon dapat menjadi instrumen penerimaan sekaligus koreksi eksternalitas lingkungan. 

Selain itu, windfall tax terhadap sektor yang menikmati lonjakan keuntungan akibat siklus harga komoditas global dapat menjadi instrumen temporer untuk memperkuat penerimaan.

"Yang terpenting adalah konsistensi kebijakan dan kredibilitas fiskal. Pasar tidak hanya melihat angka defisit, tetapi juga arah kebijakan fiskal ke depan. Komitmen pemerintah, termasuk di bawah kepemimpinan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, untuk menjaga disiplin fiskal akan menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kepercayaan investor," kata Yusuf.

Refocusing

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menekankan perlunya refocusing belanja pemerintah pusat, terutama di luar belanja modal. 

Program makan bergizi gratis (MBG), misalnya, sebaiknya difokuskan kepada kelompok miskin dan berbasis outcome serta tepat sasaran.

"Program lain juga harus dirasionalisasi, termasuk belanja pertahanan," kata Bhima.

Baca Juga: Ditjen Pajak Ingatkan Modus Penipuan Baru, Warga Diminta Waspada

Dari sisi penerimaan pajak, ia menilai, pemerintah perlu mempertajam kebijakan belanja perpajakan (tax expenditure) dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak besar. 

Ia juga menyoroti penurunan tax buoyancy di tengah pertumbuhan ekonomi 5,11%, yang mengindikasikan penerimaan pajak belum responsif terhadap pertumbuhan.

"Sebaiknya dicek apakah ada sektor yang sebenarnya kurang berkontribusi ke penerimaa pajak meski insentifnya sudah banyak," imbuhnya.

Selanjutnya: Rasio Kredit Macet KPR Meningkat, Bank Siapkan Strategi Mitigasi Risiko

Menarik Dibaca: HP Android Bebas Iklan 2026: Rasakan Nyaman Tanpa Gangguan!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News