Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Utang pemerintah untuk membiayai anggaran kian mengkhawatirkan. Namun, pasangan Jokowi-JK berjanji lebih selektif dalam mencari utang agar rasio utang terhadap produk domestik bruto bisa berkurang.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia gencar mencari utangan, baik melalui surat utang dalam negeri ataupun pinjaman luar negeri. Utang ini untuk membiayai anggaran negara yang defisit. Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla (JK) tak ingin kebijakan utang terus dilakukan jika memimpin pemerintahan 2014-2019.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, jumlah utang pemerintah pusat terus meningkat sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hingga April 2014, total utang pemerintah pusat mencapai Rp 2.440 triliun, naik 53,36% dibandingkan di 2009.
Memang, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menyusut dari tahun ke tahun. Namun, hal itu merupakan dampak positif perkembangan PDB. Dan yang perlu dicermati lebih lanjut adalah, saat utang menumpuk, beban keuangan negara untuk membayar bunga dan pokok pinjaman semakin berat.
Tahun ini, beban pembayaran utang untuk membayar utang jatuh tempo, buyback surat berharga negara (SBN), serta membayar cicilan pokok pinjaman mencapai Rp 213,22 triliun, naik 77,46% dibandingkan akhir tahun 2009 Rp 120,15 triliun. Dengan keterbatasan keuangan negara, semakin besar belanja utang, akan mengurangi alokasi anggaran pembangunan atau subsidi masyarakat miskin. "Utang harus dikurangi perlahan, agar menciptakan keseimbangan primer di APBN," jelas Ketua Tim Ekonomi pasangan Jokowi-JK, Arif Budimanta, Minggu (8/6).
Pasangan ini juga akan mengalihkan utang baru hanya untuk pembiayaan produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan utang yang berbasis program bakal dihentikan.
Sebagai ganti sumber pendanaan APBN, mereka menjanjikan peningkatan penerimaan pajak. dengan optimalisasi penerimaan pajak, serta pencegahan pengemplangan pajak.
Anggota Tim Ekonomi pasangan Jokowi-JK, Hendrawan Supratikno menambahkan, utang luar negeri dalam lima tahun dapat lebih terkendali, terkelola serta dikurangi bertahap. Untuk mewujudkan hal itu, Jokowi-JK akan melakukan enam langkah.
Pertama, utang-utang dengan beban berat akan dikonversi mata uang agar lebih ringan. Kedua, pengetatan kriteria program yang didanai utang. Ketiga, renegosiasi beban utang yang memberatkan yang disertai commitment fee. Keempat, konversi utang menjadi investasi jangka panjang. Kelima, pencanangan program Debt without Corruption. Terakhir, memobilisasi sumber keuangan domestik sebagai sumber utama pendanaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
