Reporter: Martina Prianti, Uji Agung Santosa |
JAKARTA. Menurut perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), angka kemiskinan tahun ini bisa mencapai 33,7 juta orang. Itu terjadi kalau ekonomi cuma tumbuh 4,5% dan inflasi lari sampai 9%.
Tapi, bila pemerintah bisa mengendalikan laju inflasi sebesar 6% maka jumlah orang miskin di negara ini bisa ditekan menjadi 29,9 juta saja. Meski, "Pertumbuhan ekonomi hanya 4,5%," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Jakarta, Kamis (12/2).
Skenario Bappenas lainnya, jika tingkat inflasi 9% dengan pertumbuhan ekonomi 5%, diperkirakan angka kemiskinan 32,8 juta orang. Cuma, kalau inflasi bisa bertahan 6% dan ekonomi tumbuh 5%, maka jumlah orang melarat di Indonesia hanya 29 juta.
Paskah mengungkapkan, dari banyaknya skenario tersebut pemerintah akan fokus pada tingkat inflasi di kisaran 6%. "Upaya menekan inflasi antara lain dengan memperbaiki pola distribusi yang banyak berpengaruh pada tingkat inflasi," ujar dia.
Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2008 lalu, jumlah orang miskin mencapai 34,96 juta atau 15% dari total penduduk Indonesia. Atau, turun 2,21 juta jiwa ketimbang tahun 2007 yang tercatat ada 37,17 juta warga miskin di Tanah Air.
Di tempat terpisah, bekas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti meminta, pemerintah pusat dan daerah meningkatkan koordinasi guna meminimalisir dampak krisis keuangan global. Terutama kerjasama pada kebijakan fiskal dan pengembangan sektor riil.
Soalnya, tugas melawan krisis ekonomi bukan cuma tanggung jawab pemerintah pusat saja, tapi daerah juga punya peran. "Apalagi belanja fiskal daerah tahun ini juga lebih besar dibanding pusat," kata Dorodjatun.
Koordinasi fiskal tersebut dapat dilakukan dengan menajamkan sasaran sektor dan kinerja belanja sejak awal tahun anggaran. Sehingga, angka stimulus yang besar bida berdampak signifikan dalam meningkatkan ekonomi. "Angka tidak masalah, yang lebih penting adalah kecepatan realisasi," tegasnya.
Dalam sektor riil, Dorodjatun menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah mesti mendorong tetap terjaganya bidang-bidang ekonomi penyerap tenaga kerja. Contohnya, pertanian, perdagangan, serta industri manufaktur.
Cuma, Dorodjatun khawatir, kedalaman krisis ekonomi tahun ini akan berdampak pada terjadinya stagnasi produksi. Bahkan, "Penurunan produksi terutama yang terkait energi dan pangan," ujar mantan Duta Besar Indonesia Amerika Serikat.
Tentu saja, Dorodjatun menambahkan, penurunan itu akan menyebabkan dampak yang lebih berat lagi kepada ekonomi nasional. Terutama dengan akan adanya krisis energi dan pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
