Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR meminta pemerintah mengoptimalkan belanja negara dengan berfokus pada perlindungan sosial (perlinsos) serta subsidi energi. Ini dalam rangka menjaga ketahanan daya beli masyarakat akibat krisis pangan dan energi yang terjadi sejak awal tahun 2022.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal saat mewakili Fraksi PPP menyampaikan pandangan Fraksi PPP atas penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun, Selasa (24/5).
Iqbal menyampaikan, terkait postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 yang disampaikan pemerintah, pihaknya meminta kebijakan pengelolaan fiskal difokuskan untuk memperkuat daya beli masyarakat berpendapatan rendah termasuk masyarakat dibawah garis kemiskinan.
Menurutnya, belanja pemerintah dapat mendorong serapan tenaga kerja dan pendapatan dunia usaha sejalan dengan menggeliatnya proyek pemerintah.
“Belanja pemerintah pada perlindungan sosial juga akan menjaga daya beli 40% masyarakat kelas bawah. Sementara itu, belanja subsidi energi berfungsi sebagai administered prices tetap terkendali meski harga minyak makin tinggi,” tutur Iqbal.
Baca Juga: Fraksi NasDem Minta Pemerintah Kaji Ulang Asumsi Minyak Mentah di 2023
Dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis dibanding tahun 2022, maka pemerintah melalui APBN diharapkan dapat meningkatkan pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan kemiskinan dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Iqbal mencatat perbaikan lapangan kerja hingga saat ini tercatat belum optimal. Tercatat masih ada 11,5 juta pekerja yang terdampak oleh pandemi. Kondisi tersebut membutuhkan berbagai stimulus yang efektif dari APBN.
Disisi lain, Fraksi PPP meminta pemerintah meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri. Kendati terjadi penurunan laju utang luar negeri Pemerintah namun tantangan yang berasal dari naiknya suku bunga secara global akan meningkatkan beban bunga utang, khususnya Surat Utang Negara (SUN).
“Pemerintah sebaiknya mengendalikan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan mencari alternatif pembiayaan kreatif yang tingkat resikonya relatif kecil terhadap beban pembayaran bunga,” jelasnya.
Kemudian, fraksi PPP juga memandang percepatan realisasi proyek infrastruktur sangat dibutuhkan. Salah satunya infrastruktur di sektor pertanian, industri pengolahan dan energi untuk meningkatkan daya saing dalam rangka memanfaatkan momentum permintaan ekspor.
Baca Juga: Fraksi PKS Minta Pemerintah Naikan Anggaran Dana Desa di 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
