Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) meminta pemerintah mengkaji kembali terkait penetapan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebenar US$ 80 - US$ 100 per barel pada tahun 2023.
Pandangan ini disampaikan fraksi NadDem DPR lewat juru bicaranya Anggota DPR RI Fauzi H Amru pada Rapat Paripurna DPR dengan agenda pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023, Selasa (24/5).
Fauzi menyampaikan, saran tersebut sejalan dengan prediksi JP Morgan yakni harga minyak menyentuh US$ 125 per barel pada 2022 dan berpotensi menjadi US$ 150 per barel pada tahun 2023.
“Oleh karena itu, Fraksi Partai NasDem mempertanyakan mitigasi risiko yang akan diambil oleh pemerintah mengingat besarnya porsi subsidi dan kompensasi energi dalam APBN,” imbuh Fauzi.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada 2023 Diprediksi Capai Target 5,3%
Catatan lain adalah terkait kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiscal, di antaranya, dalam kerangka ekonomi makro, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,9% dinilai terlalu optimis. Anggapan tersebut didasarkan pada trend perlambatan pertumbuhan pada dua negara mitra dagang utama Indonesia yaitu Cina dan Amerika Serikat.
Pada tahun 2021 ekspor Indonesia ke China mencapai US$ 3,51 miliar atau 19,25% dari total ekspor, sementara impor dari Cina ke Indonesia mencapai US$ 5,85 miliar atau 36,55% dari total impor.
“Di sisi lain, pada tahun yang sama ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar US$ 2,6 miliar dan impor Indonesia dari AS sebesar US$ 944,8 juta,” jelasnya.
Kemudian, seiring dengan menurunnya pandemi Covid-19, Fraksi NasDem mengimbau pemerintah untuk secepatnya melakukan normalisasi lapangan kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai fokus kebijakan ekonomi pembangunan. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan extra perhatian pada beberapa indikator kesejahteraan.
Indikator tersebut, tambah Fauzi, adalah tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 yang diharapkan dapat menyamai tingkat pengangguran terbuka seperti pada masa sebelum pandemi yakni sebesar 5,28%.
Baca Juga: Berikut Indikator Ekonomi Makro pada 2023 yang Diusulkan Pemerintah Kepada DPR
Kemudian pentingnya upaya peningkatan kurasi basis data penerima dana perlinsos yang selama ini masih sering menemui permasalahan seperti kurang akuratnya basis data sasaran.
Terhadap pokok-pokok kebijakan fiskal, Fauzi mengatakan bahwa arah kebijakan fiskal dari sisi pendapatan telah on the track. “Target belanja pemerintah sebesar Rp 2.795 triliun sampai Rp 2.993,4 triliun dianggap cukup realistis mengingat ruang fiskal kita yang cukup terbatas,” kata Fauzi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
