kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.202   22,00   0,14%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Tahun Depan, Anggaran Rp 227,2 Triliun Untuk Subsidi


Jumat, 15 Agustus 2008 / 19:58 WIB


Reporter: Martina Prianti,Yohan Rubiyantoro | Editor: Test Test

JAKARTA. Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  mengatakan,  pemerintah mengusulkan 27,8% atau senilai Rp 227,2 triliun dari total anggaran belanja negara tahun depan dialokasikan untuk subsidi.

Nah, dari usulan anggaran subsidi di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009 tersebut, pemerintah lebih khususkan untuk subsidi listrik, BBM, dan subsidi pangan yang mencakup pupuk dan benih. "Untuk subsidi BBM Rp 101,4 triliun, subsidi listrik Rp 60,4 triliun dan subsidi pangan Rp 32 triliun," ucap SBY di DPR Jumat (15/8).

Sayang, pemerintah belum bisa menjelaskan ke mana dana Rp 33,4 triliun lainnya dari total usulan anggaran untuk subsidi. SBY mengatakan, lewat pemberian subsidi tersebut pemerintah bertekad untuk menjaga stabilitas perekonomian dengan cara pengendalian harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik.

Caranya, kebijakan subsidi bakal diperbaiki agar lebih tepat dan tidak salah sasaran.   "Evaluasi anggaran subsidi akan disesuaikan dengan perkembangan harga minyak di pasar dunia," jelas dia.

Terkait hal itu, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, DPR berpesan agar pemerintah harus lebih tajam menganalisis gejolak harga minyak dunia. Termasuk, memperhatikan faktor-faktor yang sangat berperan dalam gejolak harga minyak.

Sedang Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry Azhar Azis menilai sudah seharusnya anggaran untuk subsidi tiap tahunnya lebih rendah daripada tahun sebelumnya. "Bukan hanya itu, harus dilihat juga seberapa besar jangkauan dari kebijakan pengurangan anggaran. Jangan sampai, anggaran subsidi listrik misalnya dikurangi tapi fenomena mati lampu terus saja ada," tutur Harry.

Sedianya, mulai tanggal 27 bulan ini pemerintah bersama DPR di dalam rapat panitia anggaran bakal membahas lebih lanjut mengenai usulan anggaran subsidi untuk tahun ini di dalam pembahasan usulan RAPBN 2009 yang diusulkan pemerintah.

APBNP 2008 sendiri menyebutkan, pemerintah pada tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp 234,41 triliun untuk subsidi. Dari anggaran total anggaran subsidi tersebut, sebagian besarnya untuk subsidi BBM yakni Rp 126,82 triliun.
Sementara Ekonom Danareksa Purbaya Yudhi Sadewa menilai,  dalam jangka waktu setahun ke depan pemerintah tidak bisa menanggalkan kebijakan pemberian subsidi, khususnya subsidi BBM dan listrik.

Alasannya, detik-detik menjelang pemilihan umum (pemilu) pemerintah tidak mungkin menaikkan harga BBM. "Anggaran yang dialokasikan itu cukup besar meski tidak sebesar  anggaran pada tahun ini. Jadi mau tidak mau memang harus  dialokasikan anggaran itu terlebih sekarang ini mendekati pemilu tentukan tidak mungkin menaikkan harga BBM," tambah Purbaya.

Perlu diketahui, rencana anggaran Rp 227,2 triliun untuk subsidi tersebut merupakan bagian dari total belanja negara tahun 2009 yang usulannya mencapai Rp 1.122,2 triliun. Nah untuk membiayai itu, pemerintah memperkirakan pemerintah bakal mengantongi Rp 1.022,6 triliun dari pendapatan negara dari pajak dan hibah.

Sementara Ketua Umum Kadin MS Hidayat menilai pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2009 cukup realistis. Hanya saja ia menyayangkan anggaran infrastruktur yang hanya dipatok 3%, Padahal untuk sebuah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi seperti Indonesia, seharusnya alokasi dana bagi infrastrukturnya minimal 6%. "Seharusnya anggaran infrastruktur bisa lebih besar," harap Hidayat.

Hidayat juga mengatakan para pelaku usaha sebetulnya sudah mengusulkan anggaran infrastruktur sebesar 6%, namun ditolak oleh Presiden "Mungkin karena anggaran kita memang sangat ketat," ujarnya. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, sebetulnya jumlah anggaran infrastruktur sangatlah besar bila digabung dengan APBD dan anggaran dari sektor

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Berita Terkait


TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×