Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tak mewajibkan susu masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), hal ini ditambah dengan anggaran yang dipatok Rp 10.000 per porsi per anak yang dinilai tak cukup bila memasukan susu ke dalam menu.
Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian mengatakan, anggaran tersebut bahkan tak mencukupi kebutuhan pokok program MBG di luar pulau Jawa.
"Rp 10.000 sudah jelas tidak bisa dengan susu. Rp 10.000 untuk menu pokok di luar jawa itu juga tidak cukup. Di lokasi tempat penelitian di Jawa Tengah, Rp 10.000 itu hanya menunya saja, susu itu Rp 3.200, minimal mesti ada Rp 13.200 jika mau sama susu," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (8/1).
Baca Juga: Soal Susu di Program MBG, Kepala BGN: Diutamakan Wilayah yang Ada Sapi Perah
Eliza mengungkapkan, di luar pulau Jawa di mana bahan pokonya relatif mahal, Rp 10.000 tak cukup memenuhi kebutuhan gizi. Dia mencontohkan, untuk di Nusa Tenggara Timur (NTT) minimal membutuhkan Rp 15.000 perporsi, bila ditambah susu kemungkinan mencapai Rp 20.000 sekaligus ongkos distribusi.
"MBG ini kan semestinya bukan hanya sekadar pemberian makan saja, melainkan bisa meningkatkan gizi, mengubah pola makan anak yang lebih sehat dan menggerakkan perekonomian lokal," ungkapnya.
Memang, lanjut Eliza, susu ini tidak wajib ada di setiap daerah, namun bila daerah tersebut penghasil susu akan lebih baik melibatkan peternak lokal untuk meningkatkan pemenuhan gizi.
Namun, jika daerah tersebut bukan penghasil susu atau lokasinya jauh dari sentra produksi susu, sebaiknya jangan dipaksakan karena ongkos distribusi bakal lebih mahal
"Tim ahli gizi pasti dapat mencari alternatif gizi selain dari susu yang dapat difokuskan di menu utama saja," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco mengungkap alasan pemerintah tak mewajibkan susu masuk ke dalam menu MBG. Menurutnya, komponen susu yang tinggi gula tidak selaras dengan tujuan program MBG.
"Gimana mau ada susu, gula semua,” ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (7/1).
Di samping itu, Dasco menuturkan, dana yang digelontorkan sebesar Rp 10.000 per porsi per anak dinilai tidak cukup bila memasukkan susu ke dalam menu, padahal sebelumnya Prabowo menganggarkan sebesar Rp 15.000 per anak.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyatakan bahwa pemberian susu hanya diperuntukkan untuk daerah-daerah yang memiliki sapi perah.
"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada," kata Dadan usai rapat kerja bersama Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/1).
Baca Juga: Realisasi Janji Prabowo, Cek Daftar Sekolah Di Jakarta Mendapat Makan Bergizi Gratis
Selanjutnya: Wabah PMK Merebak, DPR Desak Pemerintah Lakukan Isolasi dan Karantina
Menarik Dibaca: 5 Manfaat Membaca Buku Sebelum Tidur Bisa Mencegah Pikun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
