Reporter: Muhammad Afandi | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hasil Survei tentang Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, persepsi masyarakat terhadap korupsi di pemerintahan pusat masih tinggi.
Sebanyak 35% responden mengatakan, sebagian besar pejabat atau pejabat pemerintahan pusat melakukan korupsi atau menerima suap. Pemerintah provinsi dianggap korupsi oleh 24% responden.
Kemudian 18% responden menyebut, pemerintah Kabupaten/kota sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sementara pejabat kecamatan dan kelurahan/desa dinilai paling sedikit korupsi, yakni oleh 8% dan 7% responden.
peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, hasil survei itu menunjukan praktik korupsi dinilai lebih luas pada level pemerintahan yang lebih tinggi. Sebaliknya, semakin dekat level pemerintah pada warga, semakin dinilai bersih dari korupsi.
“Hal ini menunjukan bahwa korupsi dianggap sebagai praktik yang jauh dari warga, hanya terjadi di pusat,” kata Burhanuddin di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Senin (10/12).
Tapi, data survei ini berbanding terbalik dengan persepsi masyarakat tentang keseriusan pemerintah melawan korupsi.
Dari survei tersebut, pemerintah pusat dinilai paling gencar memberantas korupsi. Mayoritas warga menilai pemerintah pusat serius/sangat serius melawan korupsi.
Pemerintah Pusat paling banyak dinilai serius/sangat serius melawan korupsi, yakni dengan suara 69% responden. Angka ini naik sedikit saja dari tahun lalu dengan survei sebanyak 68% masyarakat menilai pemerintah pusat serius melawan tindak korupsi.
“Mayoritas warga menilai pemerintahan pusat serius atau sangat serius melawan korupsi relatif sama dengan tahun lalu,” ujar Burhanuddin.
Kemudian dalam survei juga menyatakan, bahwa masyarakat yang anggap pemerintah provinsi serius dalam melawan korupsi sebanyak sebanyak 63%, dan kemudian menyusul Pemerintahan Kab/Kota 62%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
