kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.774.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.926   79,00   0,44%
  • IDX 6.104   -91,60   -1,48%
  • KOMPAS100 809   -15,43   -1,87%
  • LQ45 608   -10,92   -1,76%
  • ISSI 212   -2,95   -1,37%
  • IDX30 345   -5,04   -1,44%
  • IDXHIDIV20 424   -4,00   -0,93%
  • IDX80 92   -1,80   -1,92%
  • IDXV30 116   -1,18   -1,00%
  • IDXQ30 111   -1,53   -1,36%

Survei LSI: Sebanyak 52% warga menyebut tingkat korupsi meningkat


Senin, 10 Desember 2018 / 11:51 WIB
ILUSTRASI. ilustrasi penggeledahan kpk - PENGUMPULAN BERKAS OTT CILEGON


Reporter: Muhammad Afandi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Survei Indonesia (LSI) menggelar survei nasional tentang tren persepsi publik tentang korupsi di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan selama 8-24 Oktober 2018 itu dijabarkan oleh peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Burhanuddin menyebutkan bahwa mayoritas warga atau sekitar 52% yang disurvei menilai tingkat korupsi meningkat. Namun tren persepsi korupsi menurun dalam dua tahun terakhir dari 70% pada 2016 menjadi 52% tahun ini.

Untuk kinerja pemerintah Jokowi selama 2018, terkait dengan korupsi 44% warga menilai pemerintah semakin baik dalam menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi. Sekitar 25% bilang tidak ada perubahan, lalu 16% semakin buruk dan 15% menjawab tidak tahu.

Nilai ini tidak berbeda dengan survei terkait kinerja pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi. Sekitar 43% responden menjawab semakin baik, 25% sebut tidak ada perubahan, 18% semakin buruk dan 14% menjawab tidak tahu.

Dalam survei ini juga disebutkan bahwa KPK dinilai sebagai lembaga paling efektif dalam melakukan langkah pemberantasan korupsi. Sekitar 81 % responden menyebut nama KPK sebagai lembaga yang efektif dalam masalah pemberantasan korupsi, menyusul presiden (57%), Kepolisian (54%), dan BPK (40%).

Sementara hanya 30% yang menjawab lembaga DPR/DPRD, kemudian KPU (24%) dan Bawaslu (22%). Lembaga yang sedikit disebut adalah Ombudsman dan perusahaan swasta yakni 17%. “Lembaga-lembaga lain sudah mulai diketahui upayanya untuk mengatasi korupsi meski belum sangat luas warga yang tahu,” kata Burhanuddin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×