Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program makan bergizi gratis butuh anggaran besar. Sisi lain, anggaran pemerintah terbatas. Namun, publik mengingatkan anggaran program ini jangan sampai menggunakan utang luar negeri.
Hal ini tergambar dari survei yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (Celios). Survei itu menunjukkan mayoritas masyarakat menolak pinjamanan luar negeri untuk pembiyaan program makan bergizi gratis (MBG).
Peneliti Celios Jaya Darmawan mengatakan, 85% responden menekankan bahwa program MBG sebaiknya dibiayai melalui anggaran pemerintah.
"Perlunya dukungan terhadap pembiayaan domestik juga tercermin dari 79% masyarakat yang menolak keras penggunaan pinjaman luar negeri untuk mendanai program ini, sekaligus menyoroti pentingnya keberlanjutan finansial tanpa utang," kata Jaya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/1).
Baca Juga: CELIOS Usulkan Skema Debt Swap untuk Program Makan Bergizi Gratis
Jaya menilai masyarakat ingin anggaran yang besar dan terus bertambah dari MBG harus didanai melalui sumber pendanaan yang tidak beresiko dan tidak mengganggu program prioritas lain.
Artinya, anggaran ini juga tidak boleh diambil dari anggaran prioritas seperti perlinsos, dana pendidikan, hingga dana desa. Terlebih, program ini secara signifikan meningkatkan pembangunan manusia secara merata.
"Apalagi menggunakan skema utang yang membebani APBN di kemudian hari," jelasnya.
Untuk itu, kata Jaya, beberapa skema pembiayaan yang dirasa tepat antara lain pendanaan dari kebijakan fiskal yang progresif dan adil seperti pajak kekayaan, pajak produksi sektor ekstraktif.
Lalu, windfall profit tax sektor ekstraktif dan realokasi anggaran yang tidak efektif seperti Dana Bagi Hasil SDA, anggaran ketertiban dan keamanan yang besar, serta realokasi anggaran food estate.
Dalam survei ini juga menunjukan, responden studi membandingkan beberapa alternatif bantuan sosial selain MBG.
Sebanyak 20% responden menilai program subsidi dalam bentuk uang dan 13,8% responden menilai peningkatan kualitas pendidikan bisa dijadikan alternatif yang dapat dipertimbangan sabagai bantuan sosial selain MBG.
Baca Juga: 100 Hari Program 3 Juta Rumah dan MBG, Begini Catatan Ekonom
Menurut Jaya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan bantuan, di mana keluarga dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu untuk membeli makanan, membayar biaya pendidikan, atau kebutuhan penting lainnya.
"Masyarakat tampaknya lebih memilih pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek makan bergizi gratis, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, yang merupakan fondasi bagi masa depan anak-anak.” kata Jaya.
Selanjutnya: Link Live Streaming Girona vs Arsenal di Liga Champions Kamis (30/1/2025)
Menarik Dibaca: 7 Rekomendasi Rempah-Rempah Penurun Gula Darah Tinggi Alami
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
