Reporter: Herlina KD | Editor: Syamsul Azhar
JAKARTA. Pemerintah mengingatkan, angka subsidi listrik yang nilainya jauh dari kebutuhan, akan menyebabkan suplai listrik di Indonesia mengalami gangguan lagi. Indonesia bisa byar-pet lagi sepanjang tahun naga air ini.
Karena itu pemerintah meminta agar DPR mempertimbangkan untuk menambah lagi subsidi listrik pada tahun ini. Pemerintah merasa alokasi bujet subsidi setrum yang di setujui DPR masih mini.
Di RAPBN-P 2012, pemerintah menganggarkan subsidi setrum sebesar Rp 93,05 triliun setelah menghitung kenaikan tarif listrik sebesar 10%. Kalau tanpa menghitung kenaikan tarif listrik, subsidi setrum tahun ini bisa melambung menjadi Rp 98 triliun.
Tapi Komisi VII DPR cuma setuju subsidi listrik tahun ini Rp 64,9 triliun, atau naik Rp 24,52 triliun dari APBN 2012 yang sebesar Rp 44,96 triliun. Artinya pemerintah butuh dana tambahan sebesar Rp 33 triliun. "Saya mau sampaikan ke Badan Anggaran DPR supaya mempertimbangkan menambah subsidi yang lebih besar dari Rp 64,9 triliun," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Senin (19/3).
Agus berdalih, Badan Anggaran DPR merupakan merupakan representasi dari semua komisi di DPR. Karena itu ia optimistis bakal mendapatkan tambahan subsidi setrum.
Pemerintah juga menjelaskan mengapa kebutuhan subsidi listrik tahun ini masih besar. Pertama karena saat ini PT PLN masih mengandalkan pembangkit dengan bahan bakar minyak (BBM). Maklum program pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt belum selesai. Alhasil kebutuhan terhadap BBM tahun ini masih tinggi.
Kedua, hingga kini PLN juga belum berhasil mendapatkan pasokan gas sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan BBM yang masih tinggi inilah yang harus menjadi tanggungan pemerintah. Akibatnya, saat harga BBM naik, beban pemerintah makin berat.
Dampak lain dari subsidi yang mini ini menyebabkan PLN tidak bisa menjaga kondisi keuangan. Jika kondisi keuangan tidak sehat, bisa mengancam kinerja PLN dan selanjutnya berpengaruh pada pasokan listrik nasional. Setrum bisa byar-pet lagi tahun ini.
Sembari meminta tambahan subsidi, pemerintah juga berjanji lebih hemat dalam menggunakan belanja tahun ini. Pemerintah akan mencoba untuk memotong bujet belanja tahun ini lebih besar lagi, menambah defisit anggaran, atau mengoptimalkan penerimaan negara. Tapi Agus belum merinci berapa tambahan penghematan tahun ini.
Bagi Direktur Eksekutif INDEF Ahmad Erani Yustika, pemerintah sejatinya masih bisa mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan.
Apalagi rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah di kisaran 12%. Tapi Agus mengaku susah kalau harus menggenjot penerimaan pajak hingga 15% dari PDB. "Tax ratio 11%-12% dari PDB itu sudah tinggi, apalagi PDB kita secara nominal tiap tahun naik cukup tinggi," kata Agus Senin (19/3).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
