Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan era Prabowo Subianto berencana akan ubah skema pemberian subsidi energi baik bahan bakar minyak ataupun listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Hal itu justru dinilai akan memicu pelemahan daya beli.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai subsidi energi diganti menjadi BLT di satu sisi dapat lebih menghemat impor BBM sekaligus memangkas signifikan anggaran subsidi BBM. Menurutnya ini juga memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.
"Tapi perlu diperhatikan fakta bahwa penerima BLT dan pengguna bbm subsidi tidak semua sama," ujar Bhima kepada Kontan, Minggu (29/9).
Menurut Bhima yang harus diperhatikan adalah jika mekanismenya diubah maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin serta aspiring middle class. Selama ini BLT hanya menyasar ke orang miskin, sementara kelas menengah rentan juga bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin.
Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Akan Ubah Subdisi Energi Jadi Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Bhima khawatir jika jangkauan BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan.
"Konsumsi rumah tangga bisa tumbuh dibawah 4% year on year tahun depan," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah menilai subsidi energi baik itu BBM, elpiji hingga listrik akan lebih efektif jika diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Menurutnya, dengan begitu penyaluran subsidi akan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Selain itu Burhanuddin menambahkan masyarakat miskin justru tidak menikmati subsidi BBM dan LPG lantaran tidak memiliki kendaraan ditambah dengan penggunaan LPG bersubsidi yang hanya membantu untuk jangka waktu singkat. Maka ia menilai seharusnya subsidi untuk energi bisa dialihkan menjadi hal yang lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Baca Juga: ESDM Masih Perdalam Aturan, Rencana Pengetatan BBM Bersubsidi 1 Oktober Batal
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
