Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali memberikan sejumlah stimulus ekonomi bagi masyarakat, salah satunya paket stimulus ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai kebijakan ini dapat mengatasi masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) bila digarap dengan cepat.
"Stimulus ekonomi untuk padat karya dan magang berbayar misalnya bisa langsung menyerap ratusan ribu orang di quartal ke-4,"katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (16/9).
Selain itu, dia mencontohkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menghidupkan pekerjaan ritel-ritel logistik desa untuk LPG, pupuk dan beras.
Baca Juga: Dana Rp 200 Triliun Digelontorkan ke Bank, Setoran Pajak Bisa Tambah Rp 100 Triliun
Kemudian, Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) dan revitalisasi tambah pantura dapat membuka lapangan kerja pesisir dari hulu sampai ke hilir hingga program replanting 870 ribu ha di sektor perkebunan diprediksi juga melahirkan lapangan kerja baru.
Lebih lanjut, dia menilai indikator yang realistis pada tiga sampai enam bulan ke depan berasal dari kombinasi padat karya, koperasi desa yang bankable, dan proyek perikanan yang sudah berkontrak.
Selain itu, kebijakan penempatan Rp 200 triliun di Himbara yang wajib disalurkan menjadi kredit, plus larangan beli SBN/SRBI, menambah peluang kredit produktif ke koperasi dan UMKM sehingga risiko PHK berkurang di rantai pasok lokal.
Namun begitu, menurutnya penyerapan kerja dari program pemerintah tidak cukup. Menurutnya penciptaan lapangan kerja baru di sektor swasta tetap perlu di dorong.
"Pemerintah perlu menyalakan mesin swasta lewat kepastian kebijakan, insentif perekrutan, dan arus kredit yang sampai ke pelaku usaha," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah perlu disiplin terhadap defisit tetap 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB) agar persepsi resiko stabil.
Selain itu, pemerintah perlu memperpanjang tarif PPh final UMKM 0,5% hingga 2029 agar arus kas usaha kecil lebih maksimal.
"Luncurkan kredit bergaransi untuk perekrutan baru, potongan iuran JKK bagi sektor padat karya, dan fast track perizinan gudang/kios koperasi agar retail lokal menjadi magnet permintaan bagi produsen swasta," jelasnya.
Dirinya juga menilai perlu ada kewajiban bagi bank penerima penempatan dana melaporkan loan-to-placement ratio dan time-to-cash agar penyaluran ke UMKM transparan.
Tak hanya itu, pemerintah perlu mendorong KNMP dan revitalisasi tambak mengikat kontrak komersial dengan swasta sejak awal sehingga proyek publik memicu investasi alat tangkap, cold chain, dan pengolahan ikan.
"Langkah-langkah ini mendorong pembukaan kerja baru di luar proyek pemerintah karena bisnis melihat kepastian permintaan, akses modal, dan biaya operasional yang lebih rasional," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyiapkan program untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dalam kebijakan paket stimulus baru.
Beberapa program itu seperti Program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan membentuk 80 ribu unit usaha baru dengan estimasi penyerapan 681 ribu tenaga kerja dan target hingga 1 juta orang pada Desember 2025.
Selanjutnya, Kampung Nelayan Merah Putih juga menjadi program Pemerintah yang akan dikembangkan di 100 desa dengan potensi serapan 8.645 tenaga kerja, serta proyeksi jangka panjang mencapai 4.000 titik yang dapat menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja.
Di sektor perikanan, revitalisasi tambak di kawasan Pantura dengan luas 20 ribu hektare diperkirakan mampu menyerap 168 ribu tenaga kerja. Program tersebut juga akan ditopang dengan program modernisasi kapal yang mencakup pembangunan 1.000 kapal nelayan baru dengan estimasi penciptaan 200 ribu lapangan kerja, serta pengadaan kapal berkapasitas 30 GT hingga 2.000 GT yang diperuntukkan bagi koperasi maupun pelaku usaha BUMN.
Di sektor perkebunan, program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870 ribu hektare lahan ditargetkan membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja baru dengan komoditas prioritas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.
Menurutnya, berbagai inisiatif tersebut akan diperkuat dengan paket penyerapan likuiditas yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Baca Juga: Penyaluran Kredit Rp 200 T Perlu Difokuskan ke Sektor dengan Daya Ungkit Tinggi
Selanjutnya: Begini Cara Belanja Cepat yang Bikin Waktu Lebih Efisien
Menarik Dibaca: Begini Cara Belanja Cepat yang Bikin Waktu Lebih Efisien
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
