Status PBI JKN Berubah Tiba-tiba? Pemerintah Buka Jalur Sanggah Resmi

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie, Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Data Jadi Kunci Penetapan Penerima

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa akurasi data menjadi faktor paling krusial dalam penetapan penerima bantuan sosial, termasuk PBI JKN.

"Data menjadi hal paling penting agar bantuan sosial, termasuk PBI, benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Dalam menetapkan penerima manfaat bansos maupun PBI, Kementerian Sosial berpedoman pada:

- Data Badan Pusat Statistik  
- Usulan pemerintah daerah  
- Kategori masyarakat pada desil 1 hingga desil 5  

Alur Aktivasi Kepesertaan PBI JKN

Berdasarkan data tersebut, Kementerian Sosial menetapkan daftar penerima manfaat yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Kesehatan dan selanjutnya kepada BPJS Kesehatan untuk proses aktivasi kepesertaan.

BPJS Kesehatan kemudian bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia guna memastikan peserta PBI JKN memperoleh layanan kesehatan sesuai haknya.

Tonton: LIVE REPORT! Konfrensi Pers APBN Kita, Update kondisi terakhir APBN 2025

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah juga meminta pemerintah daerah aktif memastikan validitas data di wilayah masing-masing guna mencegah kesalahan penetapan status kepesertaan.

Penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan mampu menjamin bantuan sosial dan PBI JKN benar-benar tepat sasaran sekaligus meningkatkan kualitas layanan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat yang membutuhkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News