Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) salah satu stimulus yang biberikan kepada masyarakat adalah bantuan sosial (Bansos). Sebagai bendahara, bansos, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastkan porsi bansos kali ini lebih banyak.
Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin mengatakan, bansos di masa pandemi Covid-19 kali ini lebih spesial. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Untuk penanganan Covid, bantuan sosial diperluas hingga menyentuh 60% dari masyarakat termiskin. Angka ini berada jauh di atas tingkat kemiskinan yang berada pada 9,2% per September 2019 lalu,” kata Masyita kepada Kontan.co.id, Sabtu (2/4).
Baca Juga: Jokowi tekankan bahwa pekan ini bansos rampung dan data harus transparan
Pada dasarnya, ada tiga kelompok masyarakat yang akan menerima bansos. Pertama, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kedua, masyarakat yang rentan jatuh miskin. Masyarakat rentan ini merupakan mereka yang bisa jatuh ke bawah garis kemiskinan jika terjadi shock pendapatan.
Ketiga, masyarakat lain yang sebetulnya berada jauh dari garis kemiskinan, namun pendapatannya terdampak situasi ekonomi akibat Covid-19 ini.
“Ketiga golongan ini menjadi prioritas pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial Pemerintah. Jumlahnya lebih dari 60% penduduk termiskin di Indonesia atau yang termasuk ke dalam Desil 6 dari segi pendapatan,” ujar Masyita.
Nah sebetulnya pemerintah sudah memiliki dua program berjalan untuk mengatasi kemiskinan. Yakni, Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyentuh 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Total penerima manfaat dari program ini adalah 40 juta orang atau 15% dari penduduk Indonesia, dengan asumsi tiap KPM beranggotakan 4 orang.
Ini merupakan masyakarat yang termasuk desil 1 atau 10% masyarakat dengan pendapatan terendah. Masuk juga separuh dari masyarakat desil 2 atau 20% dengan pendapatan terendah.
Tak hanya itu, penerima PKH dan tambahan 10 juta KPM lagi mendapat manfaat tambahan berupa Kartu Sembako, yang nilainya ditingkatkan menjadi 200.000 per bulan sepanjang tahun “Ini jumlah penerimanya sampai dengan 30% penduduk terbawah,” tambah Masyita.
“Kedua tipe bantuan ini, disalurkan melalui rekening dan e-walletsehingga peningkatan jumlah manfaat dapat dengan mudah dilakukan top up dan disalurkan secara tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga: Ada potensi 115 juta kelas menengah yang rentan jatuh miskin
Masyita menerangkan selain kedua tipe bantuan sosial ini, pemerintah menambahkan bantuan lain di atas desil 3. Bantuan ini berupa pembebasan iuran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan 450VA dan diskon 50% bagi 7,2 juta pelanggan 900VA selama 3 bulan.
Adapun pembebasan iuran listrik ini tidak mengecualikan penerima bantuan PKH dan Kartu Sembako. Sehingga mereka yang termasuk 15% lapisan terbawah mendapatkan tambahan manfaat di situasi ekonomi yang tidak mudah ini.
Baca Juga: Pemerintah percepat bansos bagi masyarakat terdampak pandemi
Selain itu, terdapat tambahan bansos untuk masyarakat yang tidak termasuk dalam PKH maupun Kartu Sembako sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan (April-Juni) untuk 9 juta KPM di luar Jabodetabek. Rinciannya, 1,3 juta KPM di DKI Jakarta dan 600.000 KPM di daerah Bodatabek.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan BLT Dana Desa untuk 11 juta KPM. Di desil teratas atau desil 6, pemerintah juga melakukan adjustment terhadap kartu pra-kerja sehingga penerima manfaat juga menerima bantuan dalam bentuk cashsebesar Rp 600 ribu/bulan selama 4 bulan. Ini belum ditambah dengan bansos yang langsung dialokasikan dari anggaran daerah.
“Jadi, total penerima manfaat bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 ini mencapai desil 6 atau 60% dari penduduk miskin di negeri ini. Bayangkan berbeda sekali dari bansos dalam kondisi normal yang hanya mencakup desil 3 atau 30% penduduk termiskin,” ujar Masyita menyimpulkan.
Baca Juga: Ini rincian anggaran stimulus ketiga yang sudah disalurkan pemerintah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
