Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Tidak hanya Indonesia, semua negara juga sedang menyoroti isu perubahan iklim dan komitmen untuk energi hijau.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, emisi karbon di Indonesia mayoritas berasal dari sektor energi, khususnya sektor ketenagalistrikan.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menuturkan bahwa Indonesia memerlukan pendanaan sekitar US$ 243 miliar atau sekitar Rp 3.500 triliun untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).
Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia dalam Menurunkan Emisi Karbon
Adapun pendanaan tersebut nantinya akan digunakan untuk mengurangi emisi karbon tersebut dengan cara menyediakan listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT).
Seperti yang diketahui, dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional.
Namun sayangnya, Sri Mulyani bilang, keuangan negara tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan pengurangan emisi karbon dengan cara menyediakan listrik dari energi yang lebih hijau.
Baca Juga: Indonesia Butuh Investasi Energi Hijau US$ 30 Miliar
Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini hanya berkisar Rp 3.000 triliun, sehingga selisihnya cukup besar.
"Dibutuhkan US$ 243 miliar hanya untuk pengurangan emisi karbon di sektor ketenagalistrikan," ujar Sri Mulyani dalam acara Sustainable Finance: Instrument and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia, Rabu (13/7).
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan, untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29%, maka sektor ketenagalistrikan perlu mengurangi emisi karbon hingga 314 juta ton CO2.
Baca Juga: Tunda Penerapan Pajak Karbon untuk Kedua Kalinya, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Begitu juga apabila ingin mengurangi sebesar 41%, maka sektor ketenagalistrikan harus mengurangi sebesar 441 juta ton CO2. Sehingga diperlukan sumber pendanaan lain yang tidak hanya dari pemerintah, melainkan dari peran swasta dan lembaga internasional.
"Pemerintah memainkan peran penting, tetapi tidak hanya menjadi sumber tunggal, namun peran sektor swasta dan lembaga internasional juga sangat penting," kata Bendahara Negara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
