Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kas pemerintah pusat tak sanggup untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi virus corona sendirian. Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk sigap mencairkan kasnya untuk memberikan perlindungan sosial (Perlinsos) saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini.
Sebab, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa akselerasi Pemda dalam menyalurkan anggaran perlindungan sosial dan anggaran pemberdayaan ekonomi masih cukup lambat.
Menkeu mengendus, ada Rp 20,86 triliun anggaran pemerintah daerah terkait perlindungan sosial yang belum disalurkan. Dana ini terindikasi dari beberapa program yang peneyerapannya masih seret.
Baca Juga: Hingga 15 Juli, realisasi pendapatan Pemda baru mencapai 42%
Pertama, realisasi program daerah untuk perlindungan sosial sebesar Rp 2,3 triliun atau baru setara 19,2% dari total pagu Rp 12,1 triliun di sepanjang Januari-Juni 2021.
Kedua, sebesar Rp 2,3 triliun anggaran pemberdayaan ekonomi daerah baru terealisasi sampai akhir Juni 2021. Angka tersebut setara dengan 17,2% dari total alokasi dana sebesar Rp 13,35 triliun.
"Saat ini kita lihat realisasinya masih sangat kecil baru Rp 4,6 triliun dari keseluruhan pagu Rp 25,46 triliun, padahal ini sudah bulan Juli," kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers, Sabtu (17/7).
Menkeu menegaskan kepada Pemda agar segera menyalurkan dana yang berusmber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 tersebut. Sebab, dukungan anggaran tersebut menurutnya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat miskin saat terpaksa harus membatasi aktivitasnya.
"Padahal dengan anggaran ini juga bisa membantu usaha menengah, kecil, dan mikro [UMKM] sehingga roda perekonomian di daerah terus bergerak" ujar Menkeu.
Selain itu, Menkeu mengatakan dalam APBD juga terdapat tambahan bantuan sosial lain bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, nilainya sebesar Rp 6,9 triliun. Kemudian, anggaran pemberian makanan tambahan dan perlindungan sosial lainnya senilai Rp 5,2 triliun.
Selanjutnya, terdapat anggaran pemberdayaan UMKM senilai Rp 2,3 triliun. Lalu, subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi lainnya senilai Rp 11 triliun. "Ini yang diharapkan segera terealisasi," ujar Menkeu.
Baca Juga: Peringati hari raya Idul Adha, Sri Mulyani bicara soal pengurbanan dan keikhlasan
Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tak jarang memang selalu menjadi kendala pendistribusian bantuan sosial.
"Koordinasi pemerintah pusat dan pemda yang baik menjadi krusial. Selain itu tokoh-tokoh masyarakat juga harus kompak dalam mendukung serta mengawasi program bantuan sosial tersebut," kata Faisal.
Namun menurutnya, tak kalah penting yakni percepatan vaksinasi yang juga harus diakselerasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terutama pada golongan bawah yang tinggal di lokasi padat pemukiman karena cluster keluarga cukup tinggi terjadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
