Reporter: Kiki Safitri | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - SURABAYA. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan di acara Woman Participation for Economic Inclusiveness yang diselenggarakan di Hotel Sheraton Surabaya, Kamis (2/8). Adapun topik yang dibahas dalam acara ini adalah masalah isu gender diulas secara lebih detail dengan melibatkan banyak tokoh perempuan.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menjelaskan bahwa masalah isu kesetaraan gender butuh waktu 200 tahun untuk diselesaikan. Ini tertuang dalam pembahasan di World Economic Forum 2017 lalu.
“Beberapa statistik (data), World Economic Forum, report 2017 menyebutkan, agenda persamaan gender ini masih membutuhkan 200 tahun untuk bisa diselesaikan. Artinya perjalanannya masih sangat lama dan kemajuannya masih sangat lambat,” katanya.
Sri mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, isu ini sangat berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pendapatan hamper seperempat persen dari yang seharusnya untuk 30 negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Bank dunia memperkirakan kesenjangan gender menyebabkan pendapatan dari suatu kegiatan ekonomi hilang rata-rata 15% untuk anggota OECD,” ungkapnya.
Adapun penyebabnya adalah entrepreneurship gap atau akses yang dimiliki perusahaan wanita lebih sedikit daripada akses yang dimiliki oleh pria. Lebih lanjut, melalui akses yang dimiliki perempuan secara meluas ini secara jangka panjang dapat mengembangkan usaha secara lebih maksimal.
“Hilangnya value economy itu disebabkan oleh entrepreneurship gap, karena biasanya perusahaan yang dimiliki oleh perempuan itu lebih kecil, akses kepada financing menjadi lebih sulit bahkan di berbagai negara perempuan tidak memiliki aset atas nama dirinya sehingga dia tidak bisa meminjam untuk bisa mengembangkan perusahaannya lebih tinggi lagi,” ungkapnya.
Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah dalam meletakkan posisi perempuan di parlemen juga dinilai sebagai sebuah pembaharuan dan upaya penyetaraan gender di masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.
“Bagi Indonesia, di bawah presiden Jokowi, kita akan terus perkuat policy untuk memperkuat gender equality. Indonesia walaupun dari sisi kepemimpinan politik memiliki proporsi tertinggi dari peran pimpinan business sector yang dipegang oleh wanita se-ASEAN yaitu 46%,” ujarnya.
“Termasuk ibu Indah Kurnia (Anggota Komisi XI DPR RI) dari parlemen yang mengharuskan 30% adalah kandidat perempuan namun dari sisi parliamentary member anggota parlemen hanya sekitar 17% yang merupakan perempuan,” tambahnya.
Sri lalu menegaskan bahwa isu kesetaraan gender ini selanjutnya merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Di mana semua pihak berkewajiban mendukung dan berkontribusi dalam menyetarakan antara kemampuan wanita dan laki-laki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
