kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.655.000   0   0,00%
  • USD/IDR 18.087   0,00   0,00%
  • IDX 5.924   11,92   0,20%
  • KOMPAS100 771   1,79   0,23%
  • LQ45 589   1,88   0,32%
  • ISSI 204   0,51   0,25%
  • IDX30 334   0,92   0,28%
  • IDXHIDIV20 413   1,96   0,48%
  • IDX80 88   0,34   0,39%
  • IDXV30 112   1,14   1,02%
  • IDXQ30 107   0,13   0,12%

Sri Mulyani Bicara Kesenjangan Infrastruktur di Hadapan Menkeu ASEAN


Kamis, 24 Agustus 2023 / 16:57 WIB
Sri Mulyani Bicara Kesenjangan Infrastruktur di Hadapan Menkeu ASEAN
Menkeu Sri Mulyani bersama para menteri keuangan ASEAN dalam diskusi 'Innovative Infrastructure Financing: Key Enablers and Challenges' di Jakarta, Kamis (24/8/2023).


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Negara-negara ASEAN membutuhkan investasi sekitar US$ 3 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama periode 2016 hingga 2030 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kesenjangan infrastruktur berdampak pada daya saing dan produktivitas sehingga harus segera dicari upaya untuk menanganinya.

"Ini harus didiskusikan bagaimana selera risikonya dan masing-masing sumber pembiayaan bisa jadi memiliki governance yang berbeda serta rasio atau tingkat laba yang mereka harapkan," ujar Sri Mulyani dalam acara High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development di Hotel Mulia Jakarta, Kamis (24/8).

Bagi Indonesia sendiri, Menkeu menyebut, pemerintah memiliki anggaran tersendiri yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Hanya saja, anggaran tersebut tidak akan cukup dan perlu menarik pembiayaan yang lebih besar lagi.

Baca Juga: Negara ASEAN Kumpulkan Dana Darurat US$ 17,7 Juta Untuk Antisipasi Pandemi

Apalagi pemerintah juga harus menyiapkan kebijakan yang bisa mendukung partisipasi pemerintah daerah (pemda), mengingat Indonesia memiliki banyak yang pemda dengan kapasitas dan ruang fiskal yang berbeda.

"Pemda di Indonesia mungkin tidak seperti punya negaranya pak Lawrence (Menkeu Singapura) yang hanya satu negara satu kota. Kami memiliki banyak pemda yang tersebar di Indonesia yang kapasitasnya dan ruang fiskalnya berbeda," katanya.

"Ini tentunya butuh intervensi lain, kebijakan seperti apa yang bisa mendukung partisipasi pemda," imbuh Menkeu.

Baca Juga: Ketidakpastian Tinggi, BI Pertahankan Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Global 2023

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
Sales Coaching: Lead Better, Sell More! Teori, Strategi & Taktik Penagihan Kredit/ Piutang Macet Secara Dini & Terintegrasi Serta Efisien & Efektif

[X]
×