kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Sri Mulyani beberkan sentimen negatif ekonomi, Hipmi minta jangan pesimistis


Selasa, 16 Maret 2021 / 21:30 WIB
Sri Mulyani beberkan sentimen negatif ekonomi, Hipmi minta jangan pesimistis
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan tahun ini ada risiko yang menjadi sentimen negatif atas outlook ekonomi global antara lain gelembung aset finansial, ketidakstabilan harga, guncangan pasar komoditas, krisis utang, dan risiko geopolitik. 

Hal tersebut disampaikan Menkeu dengan merujuk laporan World Economy Forum (WEF) yang bertajuk the Global Risk Report 2021.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Harian (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani, menilai pernyataan Menkeu cenderung tidak perlu dan tidak produktif. Ajib mengatakan justru ini mencerminkan sikap pesimistis pemerintah.

Padahal, pemerintah menargetkan pemulihan ekonomi tahun ini dapat berlangsung dengan outlook pertumbuhan sekitar 4,5%-5,3%. Lebih lanjut, Ajib menyampaikan ada dua hal yang bisa menjadi modal dan tolok ukur, pemerintah tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keadaan yang ada. 

Baca Juga: Menilik prospek pasar saham dan obligasi hingga akhir tahun 2021

Pertama adalah jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta orang, adalah permintaan domestik yang sangat besar serta ditopang oleh kekayaan alam yang berlimpah. Menurut dia, ketika pemerintah bisa mendesain regulasi dari hulu sampai hilir yang bisa mengoptimalkan nilai tambah, maka Indonesia akan bangkit secara lebih cepat dalam konteks ekonomi. 

Kedua dengan diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 sebagai pengganti Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19, pemerintah mempunyai ruang kebijakan fiskal dan moneter yang sangat fleksibel, bahkan untuk berutang melebihi peraturan perundang-undangan yang ada. 

Dengan demikian, Ajib mengatakan melalui sumber yang berlimpah dan fleksibilitas ruang regulasi yang dipunyai, pemerintah seharusnya menumbuhkan optimisme menuju percepatan dan pemulihan ekonomi nasional, bukan sekadar mengaminkan narasi pesimisme yang dibangun oleh dunia global. 

“Seperti halnya Negara China yang bisa bangkit dan melesat ekonominya karena fokus dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan konsistensi pemerintahnya,” kata Ajib, Selasa (16/3).

Baca Juga: Tekanan utang semakin nyata, rasio utang terhadap PDB tembus 40,28%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×