/2025/07/16/2137228293.jpg "BKPM Buka Suara soal Surat Kadin China: Pemerintah Akan Tenangkan Investor")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) buka suara terkait surat kamar dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan soal iklim investasi di Indonesia.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BPKM, Todotua Pasaribu, menilai keresahan yang disampaikan pelaku usaha China merupakan hal yang wajar dalam dinamika investasi.
Menurut Todotua, pemerintah justru memandang surat tersebut sebagai masukan bagi perbaikan kebijakan investasi nasional.
“Kalau ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah, kita anggap itu sesuatu yang positif,” kata Todotua saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (14/5/2026).
Baca Juga: Pengaktifan Bond Stabilization Fund oleh Purbaya Dinilai Timbulkan Persepsi Negatif
Ia mengatakan pemerintah memahami adanya sejumlah tantangan yang dihadapi investor asing, termasuk perusahaan asal China yang selama ini aktif menanamkan modal di sektor hilirisasi dan industri strategis nasional.
Meski demikian, BKPM menegaskan pemerintah tetap berupaya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif di tengah berbagai penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Todotua menilai Indonesia masih memiliki daya tarik besar bagi investor global karena didukung sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik besar, dan posisi geografis yang strategis.
“Indonesia ini kita harapkan menjadi destinasi pertumbuhan investasi,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintahan Prabowo saat ini juga tengah fokus mempercepat hilirisasi di berbagai sektor, mulai dari mineral, batu bara, minyak dan gas, hingga pertanian dan perikanan.
Baca Juga: Kadin China Surati Prabowo, Protes Regulasi Ketat, Beban Royalti, Hingga DHE SDA
Pemerintah ingin pengolahan komoditas dilakukan di dalam negeri agar menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.
Sebelumnya, Kadin China dalam suratnya mengeluhkan sejumlah kebijakan yang dinilai membebani operasional perusahaan. Mulai dari kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), tingginya pemeriksaan pajak dan denda, hingga perubahan aturan sektor pertambangan dan nikel.
Pelaku usaha China juga menyoroti pemangkasan kuota bijih nikel dalam RKAB serta perubahan formula Harga Patokan Mineral (HPM) yang disebut meningkatkan biaya produksi secara signifikan.
Baca Juga: Kebijakan May Day, Kadin Nilai Bisa Dongkrak Ekonomi Asal Iklim Usaha Terjaga
Selain itu, mereka mengkritik ketidakpastian regulasi, penegakan hukum yang dinilai agresif, hingga proses perizinan tenaga kerja asing yang makin ketat.
Merespons hal itu, Todotua memastikan pemerintah akan terus membuka komunikasi dengan investor untuk menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia. “Pasti kita menjalin komunikasi agar investor China lebih tenang,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
