kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.443.000   -12.000   -0,82%
  • USD/IDR 15.199   3,00   0,02%
  • IDX 7.780   3,93   0,05%
  • KOMPAS100 1.213   1,84   0,15%
  • LQ45 987   1,88   0,19%
  • ISSI 229   -0,08   -0,03%
  • IDX30 505   1,40   0,28%
  • IDXHIDIV20 610   0,80   0,13%
  • IDX80 138   0,33   0,24%
  • IDXV30 142   0,74   0,52%
  • IDXQ30 169   0,33   0,20%

Soal Penambahan Komisi di DPR, PPP: Kewenangan Anggota Dewan yang Baru


Selasa, 24 September 2024 / 13:29 WIB
Soal Penambahan Komisi di DPR, PPP: Kewenangan Anggota Dewan yang Baru
ILUSTRASI. Sejumlah anggota DPR mengikuti rapat paripurna pembukaan masa persidangan III tahun 2023-2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Fraksi PPP sebut wacana penambahan komisi di DPR RI merupakan kewenangan dari anggota Dewan periode 2024-2025.


Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, wacana penambahan komisi di DPR RI merupakan kewenangan dari anggota Dewan periode 2024-2025. 

Sebab, muncul wacana penambahan komisi di DPR RI seiringan dengan bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga di era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

"Soal penambahan komisi itu merupakan kewenangan dari DPR yang baru nanti," kata pria yang akrab disapa Awiek saat dikonfirmasi, Selasa (24/9/2024). 

Lebih jauh, Awiek enggan berkomentar banyak soal peluang dan efektivitas dari wacana tersebut. 

PPP merupakan partai yang tidak lolos ke parlemen periode 2024-2029.

Baca Juga: Skenario Anggaran Kabinet Baru Prabowo Disiapkan

"Jadi terserah DPR yang baru mau nambah komisi seperti apa itu kewenangan dari mereka," ujar dia. 

DPR RI resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara yang isinya tidak membatasi kewenangan presiden membentuk kementerian. 

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya mengatakan, penambahan kementerian akan turut menambah jumlah komisi DPR RI. 

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian mitra kerja di DPR. 

"Dengan adanya rencana penambahan kementerian, tentu saja kemungkinan nantinya akan ada penambahan komisi di DPR RI untuk dapat berfungsi sebagai mitra kementerian-kementerian tersebut," kata Puan Maharani di Jakarta, Sabtu (21/9/2024). 

"Hal ini sedang kami matangkan dan diskusikan secara lebih dalam," ujar dia.

Baca Juga: APBN 2025 Beri Kekuasaan Prabowo Menambah dan Memecah Kementerian/Lembaga

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Penambahan Komisi di DPR, PPP: Kewenangan Anggota Dewan yang Baru", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/24/13024611/soal-penambahan-komisi-di-dpr-ppp-kewenangan-anggota-dewan-yang-baru.

Selanjutnya: Promo J.CO Hari Ini, Beli 2 Jcool Couple Harga Spesial Berlaku Setiap Senin-Jumat

Menarik Dibaca: Promo Minyak Goreng 2 Liter di Alfamart s/d 25 September 2024, Harga Berlaku Nasional

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung Supply Chain Management on Distribution Planning (SCMDP)

[X]
×