Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Perbedaan dengan PPPK penuh waktu
PPPK paruh waktu tidak mendapat tunjangan keluarga, kinerja, dan jabatan seperti PPPK penuh waktu. Haknya terbatas pada kompensasi sesuai kontrak dan dukungan operasional instansi.
Dasar gaji UMP 2025
Besaran gaji berbeda tiap daerah karena mengikuti UMP. Beberapa contoh UMP 2025 di berbagai daerah yakni:
- DKI Jakarta: Rp 5.396.760
- Jawa Barat: Rp 2.191.232
- Jawa Tengah: Rp 2.169.348
- Jawa Timur: Rp 2.305.984
- Papua: Rp 4.285.848
- Papua Barat: Rp 3.615.000.
Pegawai di daerah dengan UMP tinggi otomatis menerima gaji lebih tinggi dibanding daerah lain.
Bagaimana cara mengecek SK PPPK Paruh Waktu?
Dilansir dari Kompas.com pada Kamis, pegawai dapat memantau apakah SK sudah terbit melalui portal Mola BKN dengan cara sebagai berikut:
- Buka laman https://monitoring-siasn.bkn.go.id Masuk ke menu Cek Layanan, pilih opsi Penetapan NIP/NI PPPK
- Masukkan nomor peserta serta kode captcha
- Jika status menampilkan pesan “Selamat! SK berhasil dibuat!”, maka SK telah resmi terbit
- Sebaliknya, jika masih muncul “Menunggu tanda tangan SK” atau “Menunggu proses pembuatan SK”, berarti dokumen masih diproses di instansi terkait.
Tonton: Menkeu Purbaya Tolak Permintaan Gubernur Sumbar untuk Tanggung Gaji ASN Daerah
Bagaimana lamanya kontrak kerja PPPK Paruh Waktu?
Adapun lamanya kontrak ditetapkan instansi, minimal satu tahun dan maksimal lima tahun, dengan jam kerja fleksibel.
Sementara itu, terbitnya SK PPPK Paruh Waktu 2025 menjadi langkah besar bagi ribuan tenaga honorer yang kini memiliki kepastian hukum dan penghasilan.
Meskipun hak yang diterima belum setara dengan PPPK penuh waktu, SK tetap membuka peluang bagi pegawai untuk menikmati fasilitas ASN serta menjamin perlindungan sosial.
Transparansi melalui sistem Mola BKN membuat proses ini lebih jelas dan mudah dipantau oleh setiap peserta.
Apabila SK sudah terbit, PPPK Paruh Waktu bakal resmi diakui sebagai bagian dari ASN. Masyarakat diimbau untuk memantau perkembangan resmi hanya melalui Mola BKN agar terhindar dari hoaks dan oknum yang memanfaatkan antusiasme penerimaan PPPK.
Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul: "Apa Saja Hak Pegawai Setelah SK PPPK Paruh Waktu 2025 Terbit?"
Selanjutnya: Harga Bitcoin Merosot usai Donald Trump Kobarkan Perang Dagang Lagi dengan China
Menarik Dibaca: Saatnya Bangkit! Ini Ramalan Zodiak Karier & Keuangan Hari Sabtu 11 Oktober 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News