Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setoran pajak dari orang kaya dan tajir melintir di Indonesia tercatat meningkat di sepanjang tahun 2023.
Hal itu terlihat dari penerimaan pajak yang dicapai Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar sepanjang tahun 2023 yang tembus Rp 584,53 triliun atau setara 101,75% dari target.
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Dwi Astuti mengatakan, penerimaan pajak tersebut tumbuh 11,09% dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal tersebut jika dihitung, penerimaan pajak dari large tax office (LTO) itu menyumbang 31,27% terhadap total penerimaan pajak nasional pada 2023. Tahun lalu, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp 1.869, 2 triliun.
Baca Juga: Setoran Pajak Crazy Rich Masih Mini
Kanwil LTO hanya menangani kelompok wajib pajak besar dan secara administratif mengelola hanya jenis pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Adapun wajib pajak besar yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi yang memegang saham perusahaan, saham pengendali dan profesional sekaligus pemegang saham dan yang pelaporan penghasilan dalam Surat Pembertahuan (SPT) di atas Rp 1 miliar per tahun dan sumber penghasilan di luar gaji.
Selain itu, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kekayaan bruto di atas Rp 100 miliar, yang berasal lebih dari satu jenis harta serta kekayaan berupa aset keuangan dan properti, juga masuk dalam sasaran Kanwil LTO.
Secara khusus, administrasi LTO dibagi menjadi empat bagian.
Baca Juga: Satu Hal Ini yang Bikin Orang Kaya Akan Semakin Kaya Menurut Robert Kiyosaki
Pertama, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu yang berfungsi mengadministrasikan wajib pajak besar dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan, perbankan dan jasa keuangan.
Kedua, KPP Wajib Pajak Besar Dua yang mengadministrasikan wajib pajak besar dari sektor industri, perdagangan dan jasa.
Ketiga, KPP Wajib Pajak Besar Tiga yang mengadministrasikan wajib pajak perusahaan negara atau badan usaha milik negara sektor industri dan perdagangan.
Baca Juga: Pajak Non Karyawan Tumbuh 6,8%, Sri Mulyani: Berkat Pengawasan DJP
Keempat, KPP Wajib Pajak Besar Empat yang mengadiministrasikan wajib pajak dari perusahaan negara/BUMN sektor jasa dan wajib pajak besar orang pribadi. Pada 2023, KPP ini menyetor penerimaan pajak sebesar Rp 117,82 triliun atau 100,73% dari target.
"Penerimaan ini tumbuh 30,5% dibanding tahun sebelumnya," kata Dwi ke KONTAN
Wealth tax
Direktur Eksekutif Indonesis Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan, berdasarkan laporan Knight Frank Global, Indonesia menempati urutan tiga teratas di Asia untuk urusan peningkatan jumlah ultra high net worth individual (UHNWI) atau crazy rich tercepat dengan kekayaan minimal mencapai US$ 30 juta atau Rp 447,1 miliar.
Knight Frank Global juga memprediksikan jumlah crazy rich di Indonesia menjadi 651 orang, tumbuh 17,1% pada 2027. Karena itu, Ariawan menilai penerimaan pajak dari kelompok itu harus digenjot agar lebih signifikan ke penerimaan pajak.
Baca Juga: Bukan Uang yang Membuat Kaya, Robert Kiyosaki Bilang Satu Hal Ini yang Menentukan
"Jika para sultan ini diadministrasikan di LTO, maka seharusnya LTO ke depan setidaknya bisa berkontribusi 30%-35% dari penerimaan nasional," imbuh dia.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, pemerintah masih bisa mengerek kontribusi penerimaan PPh dari LTO. Meski pemerintah sudah membuat lapisan tarif PPh bagi wajib pajak tajir.
Hanya saja, hal itu hanya dihitung dari penghasilan dan belum menghitung aset kekayaaan atau harta bersih yang dimilikinya. Karena itu, dia mendorong pemerintah menerapkan wealth tax.
Baca Juga: Bukan Demi Uang, Robert Kiyosaki: Orang Kaya Bekerja untuk Memperoleh Aset
"Satu persen orang kaya Indonesia menguasai 50% aset di Indonesia. Jika itu bisa dipajaki pasti sangat bermanfaat bagi negara," kata dia, kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
