/2026/05/10/866156000.jpg "Setelah Naikkan Gaji, Prabowo Janjikan Rumah Jabatan Kepada 8.900 Hakim")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun rumah jabatan bagi hakim di seluruh Indonesia.
Langkah itu dilakukan setelah pemerintah menaikkan penghasilan hakim secara signifikan dalam upaya memperkuat sektor peradilan.
Prabowo mengatakan kesejahteraan hakim menjadi salah satu perhatian pemerintah karena peran strategis lembaga yudikatif dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
Baca Juga: Prabowo Janji Naikkan Bonus Atlet Berprestasi di Asia Games
“Saya juga sudah instruksikan Menteri Perumahan Rakyat untuk membuat rumah jabatan untuk semua hakim,” ujar Prabowo dalam acara penyerahan denda administratif sebesar Rp 10,27 triliun dan lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare di Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/5/2026).
Menurut dia, kebutuhan rumah jabatan penting dipenuhi karena banyak hakim harus berpindah-pindah penugasan antarwilayah. Sementara itu, uang saku atau tunjangan tempat tinggal yang diterima hakim dinilai masih sangat kecil.
“Walaupun penghasilannya sudah naik signifikan, uang saku satu bulan untuk tempat tinggal hanya Rp 1,5 juta,” katanya.
Prabowo menyebut jumlah hakim di Indonesia saat ini sekitar 8.900 orang. Dengan jumlah tersebut, ia meyakini negara mampu menyediakan rumah jabatan yang layak bagi para hakim.
Baca Juga: Prabowo Janji Bakal Buka Kampus Kedokteran dan Teknik Gratis
“Hakim itu penugasannya kadang harus di kabupaten ini, kadang pindah ke provinsi ini. Jadi saya kira mampu kita memberi rumah jabatan yang layak,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan reformasi sektor yudikatif menjadi salah satu fokus pemerintah. Ia menilai persoalan korupsi dan ketidakadilan harus diselesaikan melalui pembenahan lembaga peradilan.
Karena itu, pemerintah sebelumnya telah menaikkan gaji hakim hampir 300% agar aparat peradilan tidak mudah disuap.
“Saya percaya masalah korupsi dan ketidakadilan harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus dihormati dan harus diberi penghasilan yang cukup supaya tidak bisa disogok,” katanya.
Baca Juga: Prabowo Resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Surakarta
Selain hakim, Prabowo mengatakan pemerintah juga akan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pegawai lain di lingkungan pengadilan, seperti panitera hingga staf tata usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
