Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satu tahun periode pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih mendapat apresiasi positif dari pelaku industri pariwisata. Pemerintah dianggap sudah memiliki beberapa program dan kebijakan yang cukup baik, hanya saja implementasinya perlu diupayakan secara maksimal.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai pemerintah sudah mulai fokus dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan dari satu destinasi pariwisata ke destinasi lain antar pulau.
"Sudah mulai terhubung dengan sempurna, mungkin tinggal 5% yang belum terhubung. Harapan kami dapat diselesaikan dengan baik di periode kedua ini," ujar Maulana Yusran, Sekjen PHRI kepada kontan.co.id, Senin (19/10).
Baca Juga: Ekonom: Pembagian beban antara pemerintah dan BI belum maksimal
PHRI juga mendukung sepenuhnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan. Mengingat UU tersebut berisi penyederhanaan, sinkronisasi dan pemotongan regulasi-regulasi yang selama ini terkesan berbelit-belit. Hal tersebut bakal meningkatkan daya tarik dan membuat iklim investasi di Indonesia semakin baik dan menarik bagi Investor asing maupun domestik.
Sayangnya, dalam satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin harus dilalui dengan adanya pandemi virus corona (Covid-19) yang akhirnya berimbas kepada masalah ekonomi. Hal tersebut pun akhirnya memukul sektor pariwisata dalam negeri.
Adanya pandemi virus corona, membuat sektor pariwisata khususnya perhotelan limbung akibat adanya pembatasan sosial. Oleh karena itu, pihaknya berharap bahwa setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah, baik pusat dan daerah harus bisa ter sinkronisasi dengan baik supaya keterpurukan bisa selesaikan.
Karena tidak satu suara, Maulana memperhatikan eksekusi di pemerintahan daerah tidak maksimal khususnya terhadap pengawasan protokol di masyarakat bukan hanya di tempat usaha.
"Kami paham ini tidak mudah, namun perlu adanya sebagai usulan bagaimana setiap kepala daerah bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menerapkan ini jadi jangan hanya pemerintah pusat saja itu tidak cukup baik. Kami masih bisa melihat keragu-raguan di daerahnya tidak bisa mengeksekusi jadi forum komunikasinya itu tidak jalan. Dalam sistem pengawasan yang menjadi domain nya adalah pemerintah daerah ini yang terlalu lemah karena kita masih melihat bagaimana eksekusinya di lapangan seperti apa," jelas dia.
Sektor pariwisata adalah sektor yang termasuk sangat terpuruk, dan rumit untuk bergerak. Sektor pariwisata adalah sektor yang sangat membutuhkan interaksi orang, apalagi industri hotel dan restoran dengan adanya pembatasan sosial semua orang menahan diri untuk keluar rumah.
Menurutnya, setelah dilonggarkan pada bulan Juni lalu, itu pun tumbuhnya tidak banyak, kecil sekali. Karena konsumen juga masih khawatir dengan masih adanya pandemi. Kemudian dilakukan lagi di DKI Jakarta PSBB jilid II yang juga membuat masalah dan dampaknya kepada nasional.
Selain itu, daya tahan dari pelaku usaha hotel dan restoran tentu punya keterbatasan. Hotel dan restoran ini yang mesti diperhatikan bahwa kekuatan dari pengusaha-pengusaha tidak lebih dari 6 bulan atau 8 bulan. Maulana mengungkapkan saat ini para pengusaha menjadi survival di masing-masing jadi siapapun yang kuat itu yang tetap bertahan.
Baca Juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, ini menteri-menteri paling mencolok pilihan pengusaha
"Maka dari itu kami sampaikan demi menyelamatkan pariwisata maka selamatkan dulu pelaku usahanya supaya pelakunya tetap bisa berjalan itu yang selalu kami sarankan kepada pemerintah. Karena kita juga tidak bicara Untung kita bicara bagaimana kami bisa survive. Bagaimana pemerintah memberikan suatu bantuan modal-modal stimulus yang diberikan harusnya bisa dipertimbangkan bukan hanya sekedar melalui kredit bank," tegas dia. .
Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui kementerian pariwisata dengan mengeluarkan hibah pariwisata. Diharapkan implementasinya tidak ada masalah, itu akan diberikan untuk pelaku hotel dan restoran.
Hal tersebut merupakan satu model konsep yang diharapkan menjadi bagian dari daya tahan dari masing-masing perusahaan. Karena industri pariwisata khususnya sektor perhotelan bisa bertahan dengan rata-rata 40%. Saat inu hanya bergerak 20%-25%.
Para pelaku usaha industri restoran dan hotel juga mengharapkan stimulus dari pemerintah untuk paling tidak menjadi bertahan karena PHRI yakin pasti akan rebound, apalagi jika di tahun depan pemerintah benar-benar tepat sasaran, tidak hanya berpikir dari suplai nya saja tetapi demand-nya juga.
Selain subsidi, stimulus yang diharapkan seperti BPJS Kesehatan, kemudian relaksasi listrik yang selalu menjadi momok. Demi efisiensi pelaku usaha berharap pada saat ingin menaikkan daya kembali itu harusnya dibebaskan tidak ditarik biaya lagi, karena menurutnya itu yang paling penting sehingga recoverynya cepat.
Baca Juga: Setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, begini prospek industri keuangan
"Sejauh pemerintah bisa melakukan ini saya yakin recovery kami cepat apalagi tahun depan merupakan anggaran baru cuman harus tepat, jadi mulai bulan Januari sudah terjadi satu kegiatan jadi jangan lagi menunda sampai pertengahan tahun bahkan sampai akhir tahun. Januari itu kalau bisa sudah ada eksekusi sudah bisa melakukan kegiatan sehingga hidup semuanya, secara cepat apalagi jika memang benar-benar vaksin sudah mulai diberikan mulai akhir tahun ini jadi optimisme masih ada, kuncinya ada di pemerintah," pungkas Maulana.
Selanjutnya: Ekonom: Di masa pandemi, kenaikan pengangguran tak bisa jadi ukuran kegagalan Jokowi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
